Kesbangpol Gelar Pencegahan Dini Konflik

BANDARLAMPUNG - Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengadakan kegiatan tentang pencegahan dini konflik yang ada di Provinsi Lampung yang  dilaksanakan  di lantai II Graha Pattimura yang beralamatkan di Teluk Betung, Bandar Lampung.

Kepala Badan Kesbangpol, Qodratul Ikhwan mengatakan bahwa pada dasarnya konflik antar warga  bermula dari anak muda yang mengenyam pendidikan formal dan pendidikan agama. Karena itu pihaknya akan segera mencari solusi atas persoalan tersebut.

"Pada dasarnya konflik antar warga  bermula dari anak muda yang tidak terpelajar dan kurang faham agama, karena itu pembinaan terhadap mereka akan ditingkatkan dengan memaksimalkan peran tokoh agama," kata Qodriatul saat ditemui usai rakor cegah dini konflik Selasa, 2 Desember 2014.

Selain itu, Qodratul juga akan menggunakan jalur hukum apabila jalur pendekatan agama tidak mendapat respon dari pemuda berandalan tersebut. "Kita tetap juga tegakkan jalur hukum dalam hal ini," tambah Qodriatul.

Pemerintah akan menggiatkan lagi program Remaja Islam Masjid (Risma)yang dahulu sempat berjalan dengan baik dan efektif sebagai program pembinaan generasi muda khususnya yang beragama Islam untuk menekan terjadinya konflik antar warga di Provinsi Lampung.

"Ya kita akan secepatnya dalam satu dua hari ini akan koordinasi dengan Kantor Wilayah (Kanwil), Pemerintah Daerah pasti akan segera menggiatkan lagi RISMA, karena program itu bagus ," kata Qodratul.

Pantauan Poros Lampung, rapat ini dalam salah satu pembahasannya juga terkait konflik yang terjadi di
Lampung Tengah dan beberapa daerah di Lampung yang rawan konflik. Beberapa peserta rapat menyampaikan aspirasi nya agar di bentuk badan yang menangani khusus konflik antar warga.

Qodratul menambahkan, Khusus untuk Lampung Tengah, dalam waktu dekat ini akan diadakan Istighosah yang digagas FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Lampung tengah. "Kita akan turun langsung ke lapangan, selain itu juga akan melibatkan tokoh agama setempat," tambah Qodratul.

Konflik yang terjadi di beberapa daerah di Lampung diindikasi karena pengaruh narkoba selain karena kekurang fahaman generasi muda terhadap keberagaman. hal ini seperti yang disampaikan oleh Qodratul .

"Kekurang fahaman generasi muda terhadap keberagaman mengakibatkan terjadinya konflik, Apalagi saat ini konflik yang terjadi di beberapa daerah diindikasi karena Narkoba,Karena itu, saat ini pihaknya sedang mendalami indikasi tersebut, Itu yang saat ini sedang kami dalami," kata Qodratul.

Adapun tamu yang hadir di dalam rapat Koordinasi deteksi dini dan cegah dini konflik diantaranya  Kepala Badan Kesbangpol, Qodratul Ikhwan,dihadiri juga beberapa Narasumber yaitu Perwakilan dari Korem Edwin (Staf Intel Korem), dari Kepolisian Daerah Lampung Siregar, dan Badan Intelegen Negara (BIN) Mulyono Suryo. Peserta rapat diantaranya Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung Mawardi, Kesbangpol Kota dan Kabupaten Lampung, ketua kerukunan agama kota Bandar Lampung Fauzi Malanda ketua FKDM Lampung. (Arif)

Gerindra Dorong Kader Internal Maju Pilkada

LAMTENG - Kader Gerindra harus siap maju dalam bursa percalonan Pilkada Lamteng yang akan segera digelar 2015 mendatang. Demikian dikatakan Riagus Ria. Ketua DPC  Partai Gerindra yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Lamteng, Selasa(2/12/2014).
                                 
Dalam bursa pencalonan 2015 dikatakan Ria Partai Gerindra Lamteng akan mendorong Kadernya untuk maju mencalonkan diri menjadi kandidat Bupati Lamteng.                 

 "Akan kami dorong kader kami untuk maju dalam bursa pencalonan, siapa yang bakal maju belum diputuskan, kami juga tentu akan menunggu petunjuk dari DPD maupun DPP Partai Gerindra," ujarnya.                                   

"Kita juga belum tau apakah Pilkada nantinya dipilih langsung atau oleh DPR sebab undang - undang nya masih digodok dipusat," imbuhnya.                                              

Sementara lanjut Riagus, pihaknya juga akan bermusyawarah dengan Koalisi Merah Putih menganai pasangan yang akan di usung dalam Pilkada Lamteng tahun depan ini,"tandasnya.(Juandi Rizal)

Ical Klaim Golkar Tetap Solid

Aburizal Bakrie

NUSA DUA - Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie atau Ical menegaskan penyelenggaraan Munas IX di Bali membuktikan kesolidan partai berlambang Pohon Beringin itu. Kehadiran ribuan kader memberikan bukti bahwa Golkar solid dan tidak bisa dipecah belah.

"Saya ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap kader dari kabupaten yang datang malam hari ini. Suasana besar jadi bukti nyata Partai Golkar solid, matang, dan tidak bisa dipecah-pecah oleh siapapun," kata Ical dalam kata sambutannya di Munas IX Golkar, di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (30/11).

Dia pun mengibaratkan kesolidan para kader Golkar seperti Pohon Beringin rindang dengan akar yang kuat. "Sebagai ketua umum dari hati yang paling dalam, saya merasa bangga terhadap loyalitas kader dari berbagai daerah. Saudara-saudara membuktikan bahwa Pohon Beringin yang rindang punya akar yang kuat sehingga tidak mudah tumbang diterjangan angin seribut apapun juga," ujar mantan Menko Perekonomian itu.

Ical juga meminta agar kader-kader Golkar bisa berpolitik dengan cara matang. Dia ingin agar kader Golkar bisa memberikan contoh kalau politik bukan sekedar perebutan kursi kekuasaan.

"Kita harus berkompetisi pada tataran ide dan gagasan untuk mewujudkan doktrin. Hasilnya pasti membawa kebaikan sejauh tidak disertai intimidasi dan bukan dengan cara kekerasan," sebutnya.

Ical juga yakin seluruh kader nantinya dapat memilih calon terbaik untuk memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut selama 5 tahun mendatang.

"Dalam 2 atau 3 hari mendatang, saudara yang memiliki mandat tertinggi akan memilih nahkoda. Saya percaya saudara akan memilih yang terbaik," ujarnya.

Ical juga percaya dalam acara tersebut juga menelurkan rencana kerja juga butir-butir pemikiran yang menjadi konsep partai, termasuk posisinya untuk tetap berada di dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Dia memastikan partainya akan tetap berada sebagai penyeimbang pemerintah.

"Saya juga percaya Munas ini akan menelurkan rencana kerja dan butir-butir pemikiran yang akan jadi conseptual guidence termasuk berada di KMP dan penyeimbang," lanjutnya.

Oleh karenanya, Ical berharap seluruh kader dapat memberikan suaranya dalam pemilihan ketua nanti. Sebab, di tangan mereka masa depan Golkar menggantung. "Singkat kata, di tangan saudara-saudara terletak masa depan Golkar yang lebih cerah," tutup Ical.

Sementara itu, Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono membuka skenario terselubung Aburizal Bakrie untuk menang secara aklamasi dalam pemilihan Ketua Umum di Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali.

"Barusan saya dapat laporan dari Pak Nurdin Halid, Steering Commitee Munas, tidak ada pemilihan tertutup, yang ada pemilihan terbuka dan bisa berujung kepada aklamasi," kata Agung di Nusa Dua, Bali, Minggu (30/11).

Menurut Agung, dengan pemilihan secara terbuka, DPD tingkat II (kabupaten/kota) akan merasa terancam apabila memilih calon selain Aburizal. Ancaman pemecatan dari DPD tingkat I (provinsi) yang sudah dikuasai Aburizal akan mengintimidasi DPD tingkat II. "Tidak ada lagi suara DPD II. Sudah diikat ke DPD I," ujar Agung.

Selain itu, Agung juga mencium permainan politik uang. Menurut informasi yang didapatkan Agung, setiap DPD bisa menerima uang Rp 50-100 Juta. "Saya tidak tertarik lagi maju di forum munas abal-abal seperti ini," ujarnya.

Agung adalah salah satu tokoh yang akan mencalonkan diri menjadi ketua umum dalam Munas itu. Namun, dia bersama sejumlah calon ketua umum Golkar lainnya merasa pelaksanaan Munas saat ini ilegal dan menguntungkan Aburizal Bakrie yang juga hendak kembali mencalonkan diri.

Agung akhirnya membentuk tim penyelamat Partai Golkar yang beranggotakan Priyo Budi Santoso, Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar, Ibnu Munzir, Laurence Siburian, serta Zainal Bintang. Tugas utama tim ini adalah menggelar Munas IX Partai Golkar pada Januari 2015. (dtk)

Kecewa Warga Jati Agung Lampung Selatan Ancam Golput

LAMPUNG SELATAN– Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) akan digelar 2015 mendatang. Namun nampaknya kemeriahan pesta demokrasi lima tahunan tersebut ditanggapi dingin oleh sebagian masyarakat Kecamatan Jati Agung.

Mereka bahkan mengatakan lebih memilih Golput. Hal tersebut diungkapkan warga karena kecewa dari tahun ke tahun kondisi infrastruktur jalan di wilayah tersebut tidak kunjung membaik bahkan terkesan terabaikan.

Seperti dialami Desa Karangsari, kecamatan tersebut. Dimana jalan yang panjang lebih kurang 1 kilometer yang melintasi perbatasan Desa Jatimulyo (Blok I), kondisinya memprihantinkan. “Janji tinggal janji, dulu para calon bupati berjanji mau memperbaiki jalan ini. Tapi, sampai sekarang mana. Pas udah jadi lupa rupanya sama kami, jadi kami kemungkinan tidak akan memilih,”  kata Kuswati salah satu warga setempat, Minggu (30/11).  

Dirinya mengatakan, bahwa setiap pemimpin yang dilihat bukan hanya tokohnya yang santun. “Tetapi komitmen atau janjinya harus ditepati, tapi sekarang ini kayaknya ingkar janji semua,” ketusnya.

Kuswati menjelaskan, bahwa dirinya menginginkan kebijakan yang diambil oleh pemimpin harusnya berpihak kepada rakyat. “Tapi sekarang ini, jalan yang ada tidak ada perbaikan bahkan nambah rusak. Padahal, masyarakat sini (Karangsari, red), butuh perbaikan jalan itu untuk mengirim hasil pertanian dan produksi bata (bahan bangunan, red) untuk dijual,” ungkapnya.

Terpisah, hal sama juga dikatakan Apris, warga Desa Fajar Baru. Dirinya mengungkapkan, jalan yang berada dekat perbatasan dengan wilayah Kota Bandarlampung itu hingga saat ini masih juga belum diaspal. “Kami kecewa, karena janji hanya tinggal janji. Setiap pemilihan, janjinya itu mulu, pas jadi boro-boro (apa lagi, red),” tegasnya.

Pengamat politik dari Universitas Lampung (Unila), Budi Harjo, menyatakan hal ini fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. “Wajar jika Golput, karena itu bentuk kekecewaan warga terhadap janji para calon kepala daerah, yang tidak merealisasikan janjinya saat menjabat,” ujarnya.

Menurut Budi, kenyataan yang seperti ini,  harus cepat ditanggapi oleh Bupati Lamsel, yang juga Bakal Calon Bupati Lamsel di tahun depan, Rycko Menoza.   “Harus disikapi oleh Pemkab Lamsel, ini adalah sikap masyarakat atas aspirasi mereka,” kata Budi.

Budi mengatakan, pemerintahan di Lamsel harus benar-benar memperhatikan keluhan masyarakat tersebut. “Kemungkinan golput akan berubah jika realita ini diperbaiki, jika tidak maka ke depan akan memilih yang lain. Tentu ini adalah warning (pringatan, red) bagi kepala daerah yang saat ini berkuasa,” jelasnya. (Ferry Arsyad)

Ryco Paling Berpeluang Kembali Pimpin Lampung Selatan

Bupati Lampung Selatan Ryco Menoza

BANDARLAMPUNG – Bupati Lampung Selatan Ryco Menoza dipastikan akan kembali mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015 mendatang.  Sebagai calon petahana (incumbent), Ryco dinilai saat ini paling berpeluang  untuk kembali duduk sebagai orang nomor satu di kabupaten gerbang Sumatera itu.

Bagaimana tidak, saat ini dirinya sebagai wakil ketua Bidang Kepemudaan di DPD I Partai Golkar Lampung, sementara ayahnya Sjahroedin ZP adalah Ketua DPD PDIP Lampung. Berbekal dukungan dua partai besar tersebut, diyakini dirinya sudah bisa berlayar kembali untuk maju sebagai calon kepala daerah.

Meski beberapa pihak menilai posisinya saat ini diatas angin, Ryco nampaknya tidak mau terlalu jumawa dan gegabah. Menurutnya, proses pemilihan belum jelas apakah langsung atau kembali di DPRD mengingat Perppu yang dikeluarkan mantan presiden SBY masih dalam proses pembahasan DPR.

“Jadi mekanismenya bagaimana nanti kita serahkan sepenuhnya kepada DPR. Kalau untuk Lampung Selatan apapun nanti hasilnya tentunya saya siap ikuti mekanisme,” kata Rycko usai menghadiri pelantikan lima DPD II Partai Golkar di Gedung Golkar, belum lama ini.

Rycko mengaku dirinya adalah sosok pribadi yang terbuka, selama diberikan amanah memimpin Lampung Selatan hingga memasuki tahun ke lima dia terus memaksimalkan program yang pro rakyat.

Disinggung mengenai siapa sosok calon wakil yang akan mendampingi dirinya pada pilkada 2015 mendatang, Ryco mengaku belum membahas masalah tersebut. “Belum, belum terpikir siapa nanti calon wakil saya, karena kan UU pilkadanya kita belum tahu, jadi belum kita bahas,” elaknya.

Disisi lain, Ketua DPD II Partai Golkar Bandarlampung yang baru dilantik Tony Eka Chandra  mengaku akan membertahankan lebih dari setengah anggota kepengurusan partai yang lama dalam struktur kepengurusan yang akan dibentuknya.

Sementara untuk mantan ketua yang lama (Heru Sambodo-red) dirinya menyatakan tidak akan memasukkan dalam struktur kepengurusan, namun akan direkomendasikan menjadi salah satu pengurus di DPD I Partai Golkar Lampung.

"Beliu kan kader Golkar yang baik, berprestasi dan memiliki loyalitas, jadi akan kita usulkan agar pada Musda mendatang menjadi pengurus di DPD I,” kata Tony.

Sebelumnya, pelantikan lima pengurus DPD II yakni Mesuji, Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Bandarlampung berjalan khidmat. Pelantikan dan penyerahan bendera pataka dipimpin Wakil Ketua Bidang Organisasi Golkar Lampung Indra Karyadi, mewakili Ketua DPD Alzier Dianis Thabrani.

Bedasarkan keputusan DPD I Partai Golkar Lampung yang dilantik diantaranya adalah DPD II Lampung Barat dengan posisi ketua Tomy Ardi, sekretaris Sunarto dan bedahara Zulyadi Hasan. Mesuji yakni ketua Winarno, sekretaris  Joko Prayitno, dan bendahara  M. Hariri.

Kemudian untuk Lampung Utara ketua  Hi.M.Thaib Husin, sekertaris  Karzuli Ali sementara bendahara  di isi oleh Erwan Efendi. Sedangkan  untuk kabupaten Pesisir Barat  ketua  Yan Feri, sekertaris  M.Syahrudin dan bendahara  Saidi Mukthar. Terakhir untuk Bandarlampung sendiri posisi ketua terpilih  H.Toni Eka Candra, sekretaris  Ali Wardana,  dan bendahara Iwan Irawan. (Andi Priyadi)

Wiyadi : Siap Pimpin DPC PDIP Bandarlampung Bila Dikehendaki Partai

Sekretaris DPC PDIP Bandarlampung Wiyadi didampingi istri saat dilantik menjadi Ketua DPRD Bandarlampung beberapa waktu lalu. Foto: net

BANDARLAMPUNG – Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Bandarlampung  Wiyadi mengaku siap menjadi ketua DPC PDIP Bandarlampung periode mendatang menggantikan ketua saat ini Sjahrazad ZP, bila memang dipilih dan dikehendaki oleh ranting dan Pimpinan Anak Cabang (PAC).

“Kalau saya siap, (jadi ketua-red) selama ranting dan PAC memang menginginkan. Karena memang mereka yang berhak menilai siapa yang layak menjadi ketua. Sebab saya kan  kader partai, tentunya hanya melaksanakan  tugas yang diberikan partai kepada saya sebaik mungkin. Mau ditaroh dimana saja kan harus siap,”  kata Wiyadi saat ditemui dikediaman pribadinya, Jumat (28/11).

Saat disinggung bahwa mayoritas internal partai berlambang banteng gemuk ini menilai dirinyalah yang paling layak memimpin DPC PDIP Bandarlampung saat ini, Wiyadi yang juga Ketua DPRD Bandarlampung ini lagi-lagi merendah.

“Kalau soal itu tentu bukan tugas saya menilai diri saya sendiri layak atau tidak, yang bisa menilai itu kan ranting, PAC, DPC, DPD maupun DPP. Karena nantinya segala sesuatunya akan kembali ke DPP karena merekalah yang nanti memberikan rekomendasi. Kalaupun nanti nama kita muncul dari bawah tapi DPP tidak menghendaki kan  juga nggak akan jadi. Jadi semuanya terserah di DPP,” lugasnya.

Begitupun saat disinggung apakah nanti setelah terpilih jadi Ketua DPC dirinya juga akan mengambil langkah untuk maju pada pemilihan Wali Kota Bandarlampung 2015, pria low profile ini hanya tertawa.

“Waduh, jadi ketua DPC aja baru berandai-andai, malah mau mikirin ikut Pilwakot, belum kepikiran sampai situlah. Yang jelas saat ini saya masih konsentrasi menjalankan tugas saya sebagai sekretaris DPC dan ketua DPRD, jadi belum memikirkan hal-hal yang lain,” elaknya.

Dijelaskan Wiyadi Konfrensi Cabang (Konfercab) penggantian kepengurusan DPC PDIP kabupaten/kota se-Lampung akan dimulai dari awal Januari hingga Februari 2015. Untuk DPC Bandarlampung sendiri diperkirakan akan digelar di awal Februari.

Wiyadi juga mengungkapkan persyaratan untuk maju sebagai calon ketua DPC, menurutnya salah satu syaratnya adalah sudah menjadi anggota partai dan memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) minimal lima tahun berturut-turut  dan tidak pernah mendukung kongres Palu .

“Kemudian pada pemilu 2009 yang lalu tidak dicalonkan dari partai lain saat mencaleg serta berdomisili di Bandarlampung. Jadi garis besarnya itu sesuai SK 066 dan SK 067 sebagai aturan bakunya. Namun semua masih dimungkinkan berubah, semuanya tergantung DPP,” tegasnya. (Ferry Arsyad)