Minggu, 21 Desember 2014

Buntut Penembakan dan Penangkapan Apriyadi Polisi Diduga Langgar HAM
Apriyadi bersama anak dan istrinya. Nampak difoto Apriyadi harus diamputasi kaki kirinya karena ditembak polisi.
BANDARNEGERI SEMUONG – Peristiwa penangkapan, empat kali penembakan, dan penahanan Apriyadi (27) bin Hasanal oleh anggota Polres Tanggamus secara membabi-buta dan diduga tanpa dasar, terus berlanjut. Sungguh mencengangkan, keterangan versi kepolisian soal perbuatan oknum aparat, yang disinyalir mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM), sangat berlawanan dengan penjelasan Apriyadi dan keluarganya.

Bisa dibilang sosok Apriyadi, warga Pekon Rajabasa, Kecamatan Bandarnegeri Semuong itu, adalah salah satu Warga Negara Indonesia (WNI), yang seharusnya mendapatkan persamaan dan keadilan hak di depan hukum, justru diduga menjadi tumbal dari ulah sembrono oknum aparat yang tidak profesional dalam bertugas. Lebih ironis lagi, Apriyadi yang saat ditangkap punya sepasang kaki, ketika kembali dalam pelukan isteri dan kedua putrinya, hanya punya kaki kanan. Bagaimanakah dia sebagai kepala keluarga yang hanya punya satu kaki, harus menghidupi seorang istri dan dua buah hatinya, yang masing-masing berusia sembilan dan 2,5 tahun?

Saat dikonfirmasi terkait penangkapan, penembakan, hingga penahanan Apriyadi pada 23 Juni lalu, Pj. Kasatreskrim Iptu. Syahrial mendampingi Kapolres Tanggamus AKBP Dedi Supriyadi,beberapa waktu yang lalu menampik keras jika mereka salah tangkap. Polisi memastikan bahwa bapak dua anak itu merupakan pelaku kejahatan yang diatur dalam Pasal 360 KUHAP tentang kelalaian/kealpaan yang mengakibatkan orang lain terluka.

Sementara dari penuturan Hasanal (52) yang tak lain ayah Apriyadi yang didampingi Kepala Pekon Rajabasa, Ahmad Fauzi dengan lugas menerangkan, awalnya Apriyadi ditangkap karena dituduh terlibat kasus 365 KUHAP tentang pencurian dengan kekerasan (curas) turis luar negeri di wilayah Kecamatan Wonosobo. Mereka mengaku tak habis pikir, mengapa penerapan pasal itu bisa berbeda dengan yang disampaikan pada media massa, setelah kasus ini mencuat ke permukaan.

”Jujur ya mas, sekarang ini kami sudah sangat bersyukur karena anak saya ini bisa bebas. Dia dibebaskan hari Rabu (17/12) sekitar pukul 15.00 WIB. Makanya sekarang ini sebenarnya kami sangat takut menyampaikan keterangan kami. Karena kemarin sore, waktu saya menjemput Apriyadi, baik saya, Apriyadi, dan semua keluarga diminta untuk tidak macam-macam oleh bapak polisi. Karena kalau sampai setelah pembebasan Apriyadi muncul masalah baru, maka anak saya ini akan ditangkap lagi,” ungkap Hasanal yang mengaku cobaan yang menimpa keluarganya itu sangat berat.

Selain adanya perbedaan tuduhan pasal yang disangkakan, kejanggalan juga terlihat saat proses penangkapan Apriyadi. Baik Hasanal sebagai ayahnya, maupun Ahmad Fauzi sebagai Kepala Pekon Rajabasa menegaskan, rombongan buser tidak memberikan selembar pun surat saat menangkap Apriyadi pada hari Senin (23/6) sekitar pukul 11.00 WIB. Surat pemberitahuan penangkapan, baru diserahkan ke kepala pekon dua hari pascapenangkapan, yaitu pada 25 Juni, sesuai tanggal surat yang ditandatangani oleh kasatreskrim sebelum Syahrial.

Pria paruh baya yang sehari-harinya memenuhi kebutuhan hidup  keluarganya dengan bertani dan berkebun itu juga membantah, jika Apriyadi mengidap penyakit kencing manis. Menurut dia, dalam keluarganya tidak ada riwayat penyakit tersebut. Sementara Apriyadi mengaku, soal riwayat penyakit kencing manis itu sengaja dimunculkan oleh polisi. Terkait peluru yang menembus kaki Apriyadi, itu memang benar, yaitu tembakan yang diarahkan ke betis. Namun, proyekil tembakan pada mata kaki kiri yang bersarang di dalam.

”Saya ditangkap bulan Juni dan baru hari rabu (17/12) saya boleh bebas. Jadi sekitar lima bulanan saya menghabiskan waktu di rumah sakit untuk menjalani empat kali operasi. Karena saya ditembak bukan hanya sekali, tetapi empat kali. Tiga kali tembakan mengarah ke kaki kiri saya yang sekarang diamputasi dan satu tembakan di kaki kanan. Selama saya di rumah sakit, semua hasil pemeriksaan (rekam medik) terhadap diri saya, dipegang oleh polisi. Tidak ada satupun keterangan rumah sakit yang disampaikan ke keluarga saya. Soal penyakit kencing manis yang membuat luka tembak di kaki saya membusuk, itu memang sengaja dimunculkan,” ujar Adi-sapaan akrabnya yang diamini istrinya.

Istri Apriyadi menerangkan, setelah kali keempat suaminya dioperasi dan dirawat di dua rumah sakit, Spesialis Bedah Orthopaedi dan Traumatologi Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek (RSUAM) Bandarlampung, dr. Thurman Silalahi memvonis, pembuluh darah kaki kiri Apriyadi pecah akibat luka tembak. Namun, hal itu terlambat diketahui dan lambat penanganan. Dampaknya, ada gumpalan darah beku di dalam kaki kiri.

”Kan sebelum ditangani dokter RSUAM Bandarlampung, suami saya sempat dirawat di RSUD Islamic Center Kotaagung. Nah, dokter di RSUD Islamic bilang suami saya kena tumor tulang. Karena kami ragu, makanya kami bawa lagi di ke RSUAM. Begitu sampai di sana, dr. Thurman Silalahi langsung nyeplos, bahwa dokter  RSUD Islamic Center nggak sekolah. Gumpalan darah beku akibat pembuluh darah pecah, kok dibilang tumor tulang,” tutur istri Apriyadi.

Usut punya usut, rupanya tiga tembakan oknum polisi membuat pembuluh darah kaki kiri Apriyadi pecah. Namun karena terlambat penanganan, berakibat pada membusuknya luka bekas tembak. Sehingga, saat terdeteksi tetapi sudah terlambat dan lukanya sudah infeksi fatal. Dampaknya, kaki kiri pria usia 27 tahun itu harus segera diamputasi untuk menyelamatkan nyawanya.

Simpang-siur terkait siapakah yang sebenarnya meminta Apriyadi keluar dari rumah sakit, kemarin juga mulai terkuak. Dari versi polisi, dikatakan bahwa pihak keluargalah yang mendesak supaya Apriyadi dikeluarkan dari rumah sakit. Namun saat dikonfrontasi pada keluarga, Hasanal dan istri Apriyadi juga membantahnya. Sebagai seorang istri yang selalu mendampingi suaminya selama menjalani perawatan, dia tak pernah mendesak suaminya dikeluarkan.

”Seingat saya, saya pernah ditanya sama salah satu polisi itu seperti ini: apa ibu ini betah ya di rumah sakit. Ditanya seperti itu, ya spontan saya menjawab: siapalah pak yang betah ada di rumah sakit seperti ini. Mungkin dengan pertanyaan itulah saya dijebak, seolah-olah kami dari pihak keluarga tidak betah di rumah sakit dan meminta suami saya dipulangkan. Selama lima bulan di rumah sakit, kami sudah habis biaya sebesar Rp23 juta. Bapak mertua sampai-sampai jual dua bidang kebun dan tabungan kami untuk masa depan anak-anak juga terpakai semua. Dari polisi sama sekali tidak ada bantuan biaya. Jujur sekarang saya sangat bingung, anak masih kecil-kecil semua, masih perlu banyak biaya. Tapi ayahnya sudah cacat seperti ini. Mau bagaimana kami membiayai masa depan dua putri kami ini mas?” lirih wanita usia 25 tahun itu dengan tatapan pasrah dan mata berlinang.

Sangat diharapkan perhatian khusus dari jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Lampung untuk menunjukkan keseriusan menindaklanjuti masalah ini. Jika memang oknum anggota itu terbukti salah menangkap warga bahkan sampai menembaknya, bagaimanakah langkah tegas institusi Polri sebagai lembaga penegak hukum benar-benar melayani dan mengayomi masyarakat? Jangan sampai jargon Korps Bhayangkara berbunyi "Kami Siap Melayani Anda" justru berganti "Kami Siap Menyengsarakan Anda". Sangat diharapkan juga tanggungjawab moral dari Polri untuk sepenuhnya menjamin kelangsungan hidup dua putri Apriyadi.

Sekedar mereview berita terbitan edisi Kamis (17/12), Kasatreskrim Iptu Syahrial membantah, jika Polres Tanggamus dituding melakukan pelanggaran HAM terhadap salah seorang tahanan, Apriyadi alias Adi. Menurut Syahrial, berita itu salah. Namun dia mengakui, dalam masalah ini tidak bisa memberikan banyak keterangan. Sebab saat masalah ini terjadi, Syahrial belum menjabat sebagai kasatreskrim.

”Itu kan sebenarnya kasus lama, waktu kasatreskrimnya sebelum saya dan kapolresnya juga penjabat yang lama. Tetapi sepengetahuan saya, apa yang kalian tanyakan itu tidak benar sama sekali. Karena dari rekam mediknya di RSUAM Bandarlampung, tidak ada proyektil yang bersarang di kaki dia. Tembakan anggota itu tembus. Lukanya membusuk, karena ternyata Apriyadi ini menderita penyakit kencing manis. Kami juga bukannya tidak merawatnya saat dia baru ditembak. Namun saat dirawat di rumah sakit, Apriyadi itu sikapnya sangat tidak kooperatif. Sehingga luka yang sudah diobati perawat, tidak kunjung sembuh. Akibatnya, pihak keluarga jenuh dan mendesak rumah sakit mengeluarkan Apriyadi. Padahal belum ada rekomendasi dari polres ataupun dokter yang menangani agar pasien dipulangkan,” jelas Syahrial.

Saat tahanan itu kakinya harus diamputasi, lanjutnya, dia sedang menjalani pendidikan di Semarang. Sehingga, tidak dapat sepenuhnya memantau perkembangan kasus tersebut. Namun terkait izin amputasi yang terpaksa dilakukan, Syahrial memastikan, merupakan permintaan pihak keluarga. Dia mengaku tidak tahu, kalau saat ini berkembang rumor, bahwa pihak keluarga melayangkan gugatan.

”Kawan-kawan bisa cek ke RSUAM Bandarlampung dan silakan temui dokter yang menangani Apriyadi. Bukti-bukti tentang permintaan pihak keluarga supaya pihak rumah sakit mengeluarkan Apriyadi, semuanya ada. Pastinya ini bukan tanggungjawab kami. Soal kejahatan yang dia lakukan, tersangka murni terlibat kasus 360 KUHAP tentang kelalaian/kealpaan yang mengakibatkan orang lain luka berat. Itu kejahatan yang dia lakukan,” kilah Syahrial. (Denny)
Keterlaluan, Gara-gara Uang Kurang Pegawai Indomart Tega Tahan 3 Anak Kecil
PESAWARAN - Lantaran kurang membawa uang untuk membayar barang yang telah dibeli. Sebanyak tiga orang bocah masing-masing bernama Zeta(11), Nanang(9) dan Aulia(10) pada Jum'at (19/12) lalu mendapatkan perlakuan yang tidak pantas karena harus ditahan selama satu jam oleh karyawan Indomart  cabang Desa Tamansari, Gedongtataan.

Padahal, ketiga bocah tersebut hanya kelebihan belanja barang yang telah di scan oleh kasir sebesar Rp20ribu. Bukanya mengcancel barang yang dibeli tersebut. Karyawan indomart justru menahan ketiga bocah itu hingga orang tuanya datang menjemput.

Mengetahui anaknya ditahan, Feri Darmawan(37) selaku orang tua dari ketiga anak ini, merasa tidak terima dan langsung mendatangi mini market yang berada di dekat rumahnya ini dan meminta penjelasan kepada pihak toko indomaret atas penahanan yang dilakukan hanya gara-gara kelebihan barang belanjaan. "Kalau barang belanjaannya dibawa keluar itu baru mencuri. Ini belanjaannya tidak dibawa. Anak saya mau ngambil uang,malah tidak boleh. Sampai 1 jam ditahan. Saya telpon atasannya tidak di angkat-angkat. Hal,seperti ini yang tidak baik," geram Feri.


Atas tindakan tersebut. Feri menyesalkan terhadap pelayanan karyawan-karyawan yang bekerja di bidang pelayanan ini. "Tidak mungkin SOP (Standar Oprasional Perusahaan) seperti itu yang diberikan perusahaan mereka. Harusnya mereka di training agar siap melayani konsumen dengan baik. Ini perusahan waralaba besar, pastinya pelayanan harus di utamakan," singggung pria yang juga merupakan ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran (FKW-KP) ini.

Diketahui, ketiga bocah tersebut berbelanja di mini market indomaret di seberang jalan rumahnya pada sore hari pukul 16.30 wib Jum'at(19/12). Setelah mengambil barang belanjaannya, ketiga bocah ini lalu mengantarkan barang belanjaan tersebut ke kasir untuk di segera dihitung. Setelah di hitung, uang yang mereka bawa kurang. Sedangkan barang belanjaan yang di hitung oleh kasir sebesar 70ribu rupiah. karena hanya membawa 50 ribu rupiah, Zeta (11) lalu minta kasir untuk mengurangi barang belanjaan tersebut. Namun kasir ini dengan entengnya menolak,dan menahan ketiga bocah itu,sampai 1 jam lamanya.

"Zeta nyuruh kasir dicancel barangnya om. Tapi kasirnya gak mau,zeta mau pulang ngambil duit,gak boleh sama kasirnya,disuruh diem sini aja," akunya polos.

Sementara saat di komfirmasi karyawan mini market menampik adanya penahanan yang dilakukan pihak indomaret kepada ketiga bocah tersebut. Menurut kasir yang tidak diketahui namanya (karena Tidak memakai Idcard), pihaknya tidak menahan ketiga anak tersebut,tetapi hanya menahan belanjaannya saja. Namun ia tidak menjelaskan kenapa hanya gara-gara kelebihan belanja 20ribu rupiah ketiga anak itu ditahan pihak mini market. "Gak ko mas,cuma menahan barang belanjaannya saja. Diaorang maen-maen kesini muter-muter," kilahnya seraya menghindar dari pertanyaan awak media.

Berdasarkan data yang diproleh, ternyata perlakuan tidak menyenangkan juga dialami warga sekitar yang mengeluhkan adanya ketik samaan harga yang tertera saat dilakukan scan. "Ya emang ko,saya waktu belanja,duitnya kurang minta di cancel. eh kasirnya gk mau,padahal pas bawa duitnya,marah lah saya. Harganya juga kadang gak sama dengan harga yang kita bayar,disitu 2 ribu,eh pas byar 2300. Trus klo kita nanya,malah ditunjuk,bukannya di anterin," tutup fatimah warga setempat. (Muhammad iid)
PPI Lamteng Dukung Program Jumat Bersih Pemkab Lamteng.
LAMTENG- Berbagai cara dilakukan untuk menjadikan hari ulang tahun menjadi lebih bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sepertihalnya yang di lakukan anggota Purna Paskibra Indonesia (PPI), Lamteng. Dihari jadinya yang ke- 25, PPI Lamteng menggelara kegiatan baktisosial berupa jumat bersih.

Kegiatan yang dilaksanakan Jumat (19/12) itu, dipusatkan disekitaran Bandarjaya Plaza (BJP) dan Masjid Agung Istiqlal.

"Kegiatan ini (Jumat bersih-red) adalah salah satu langkah kita (PPI, Lamteng) untuk mendukung program jumat bersih yang digalak kan oleh pemerintah Lamteng. Kami sebagai generasi muda wajib hukumnya untuk mendukung program pemerintah." kata Ketua PPI Lamteng, J. Natalis Sinaga, MM.

Menurut Natalis, kegiatan Jumat bersih yang dilakukan di seputaran Bandar Jaya Paza ini juga, sekaligus untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat. Bahwa, icon dari Lampung Tengah adalah Bandarjaya Plaza, dan Masjid Agung Istiqlal.

"Artinya, kalau disekelilingnya saja kotor, bagai mana mau jadi icon kebanggaan Lamteng. Nah itulah mengapa kami melakukan Jumat bersih disini." terang Natalis.

Natalis berharap, kedepan kegiatan ini akan menjadi program rutin PPI Lamteng. Karena menurutnya, dalam mewujudkan generasi harapan yang cerdas harus diimbangi dengan kegiatan yang positif dimasyarakat.

"Saatnya yang muda yang berjaya, yang muda harus cerdas, lakukan berbagai hal, hidupkan kembali kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat." tukasnya.

Acara peringatan Hut PPI ke 25 yang dilaksanakan oleh PPI Lamteng ini dihadiri oleh seluruh keluarga besar PPI Lamteng dari angkatan yang tertua sampai termuda, anggota Paskibra SLTA, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Lamteng Yunada, dan Sekretaris Dinas Pasar Lamteng Beni Mustafa.


Rangkaian kegiatan peringatan Hut ini juga diisi dengan acara potong tumpeng yang dilakukan langsung oleh Ketua PPI Lamteng J. Natalis Sinaga. (Juandi Rizal)
Pemkab Rombak Plat Nomor 89  Randis Pejabat
LAMPURA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) merombak total nomor polisi (plat) mobil dinas para pejabat di wilayahnya. Total ada 89 unit mobil dinas yang bakal mengalami perubahan atau penggantian nomor polisi.

Perubahan atau penggantian plat nomor mobil dinas ini menindaklanjuti
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Perkap ini kemudian ditindaklanjuti Pemkab melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Lampura nomor : B/432/31-LU/HK/2012 tentang perubahan kedua atas Keputusan Bupati Lampura nomor : B/31-LU/HK/2014 tentang nomor polisi kendaraan dinas bagi pejabat - pejabat di lingkungan Pemkab.

"Kendaraan dinas para pejabat yang mengalami perubahan atau penggantian nomor polisi berjumlah 89 unit," kata Kepala Bidang Investasi Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), M. Antoni, di kantornya, Minggu (21/12).

Ia menuturkan bahwa sejatinya Peraturan mengenai perubahan atau penggantian nomor polisi bagi para pejabat Lampura ini telah ada jauh sebelum Bupati Agung Ilmu Mangkunegara menjadi Bupati. "Sebetulnya aturan ini sudah lama tapi memang tindaklanjutnya agak telat. Jadi, kita tindaklanjuti sekarang," terangnya.

Perubahan atau penggantian nomor polisi mobil dinas itu tak hanya berlaku bagi mobil dinas para pejabat Lampura. Namun juga terjadi pada kendaraan dinas milik unsur Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) seperti Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Kepala Pengadilan. Dimana berdasarkan Perkap dimaksud, mobil dinas Wakil Bupati harus bernomor Polisi BE 2 J bukan BE 5 J seperti saat ini. Sementara nomor polisi mobil dinas Ketua DPRD harus bernomor Polisi BE 3 J dan bukan BE 2 J sebagaimana yang terjadi saat ini. Sedangkan khusus untuk Kapolres dan Komandan Distrik Militer Lampura, perubahan ini tidak berlaku dikarenakan kedua institusi vertikal tersebut memiliki plat nomor sendiri. "Kalau mobil dinas Kajari itu platnya BE 4 J. Sedangkan Kepala Kejaksaan, plat nomor polisi-nya harus BE 5 J sesuai dengan yang ada di dalam Perkap," urainya.

Perubahan atau penggantian plat kendaraan dinas para pejabat termasuk unsur Forkompimda dilakukan seluruhnya di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Lampura atau yang lebih dikenal dengan SAMSAT. "Semuanya dilakukan di kantor SAMSAT di sini (Lampura) yang kemudian diteruskan ke kantor SAMSAT provinsi karena nomor Polisi hanya berjumlah 2 angka," ucapnya.

Mantan pejabat Inspektorat Lampura ini memperkirakan perubahan atau penggantian nomor polisi para pejabat termasuk unsur Forkompimda ini akan selesai pada akhir tahun 2014 ini. Sebab, hampir sebagian besar nomor polisi kendaraan dinas para pejabat telah mengalami perubahan atau pergantian. "Dari total 89 mobil dinas para pejabat, sekitar 40 diantaranya sudah dirubah atau diganti platnya. Mungkin bulan Desember ini, semuanya selesai," tutup dia.


Kotabumi--Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Utara (Lampura), Rusdi mengimbau seluruh masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai untuk selalu waspada terhadap potensi bencana banjir.

"Sekarang sudah musim hujan. Jadi, kami imbau masyarakat di sekitar bantaran sungai agar dapat selalu waspada atas potensi bencana banjir," kata dia saat ditemui di gedung DPRD Lampura, Minggu (21/12).

Menurutnya, peran serta masyarakat dalam mengantisipasi kemungkinan bencana banjir ini sangat diperlukan. Mengingat pada tahun 2013 silam, Lampura memiliki pengalaman pahit terkait bencana banjir. Dimana pada tahun lalu itu, banjir sempat merendam setidaknya 747 rumah. "Kita punya pengalaman pahit pada tahun 2013 silam terkait bencana banjir ini," tuturnya lagi.

Masih menurut Rusdi, pihaknya juga terus memantau perkembangan tingginya air sungai memasuki musim hujan seperti saat ini. Pemantauan ini dilakukan terhadap sejumlah titik yang dianggap rawan bencana banjir. "Selain memantau titik - titik rawan banjir, BPBD juga telah menyiap personil berikut peralatannya yang diperlukan," terang dia.

Adapun jumlah personil yang dipersiapkan untuk mengantisipasi atau menanggapi bencana banjir, terus dia, berjumlah 38 orang. Dimana ke-38 personil tersebut selalu siap siaga dalam 24 jam dan terbagi dalam 4 shift (aplusan). Sementara peralatan yang dipersiapkan diantaranya yakni 3 speed boat, pelampung. "Kita punya 2 speed boat berukuran sedang dan 1 ukuran besar," jelasnya.

Sebelumnya, pada akhir Desember 2013, 747 rumah di Lampura terendam banjir bandang. Ratusan rumah itu tersebar ditiga Kecamatan yakni Kecamatan Kotabumi, Kecamatan Kotabumi Selatan, dan Kecamatan Abung Timur.

Banjir bandang kali ini merupakan salah satu yang terparah yang pernah terjadi sejak delapan tahun silam. Pasalnya, ketinggian air pada banjir kali ini mencapai dua meter seperti yang terjadi di RT V/LK III, Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan. Adapun Kelurahan terparah lainnya yang terlanda banjir yaitu terjadi di Kelurahan Banjar Agung, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur dengan ketinggian air 1 hingga 1, 5 meter.

Selain merendam ratusan rumah warga dan 34 hektar kebun singkong di tiga Kecamatan, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum seperti gedung SMUN 3 Kotabumi, gedung Madrasah Ibtidaiyah Kotabumi Udik, SMK Kesehatan, dan MTSN I Kotabumi dan sarana ibadah. (Rolly)
PGRI Lamteng Peringati Puncak HGN
LAMTENG - PGRI cabang Lampung Tengah memperingati hari jadi ke- 69, dan puncak Hari Guru Nasional (HGN),  Sabtu (20/12). Acara tersebut dipusatkan di gedung Nuwo Balak Sesat Agung.

Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Lamteng Mustafa, Ketua PGRI Lampung Wayan Satria Wijaya, serta Ketua PGRI Lamteng Sekaligus Kepala Dinas Pendidikan Lamteng Sarjito dan sekita 500 kepala Sekolah Se-kabupaten Lamteng.

Wakil Bupati Lamteng Mustafa meminta, dalam peringatan HuT 69 PGRI di Lamteng ini, para guru dapat memaknai arti guru yang sebanarnya, serta dapat meningkat profesionalitasnya untuk meningkatan kualitas pendidikan di Lampung tengah.

"Demi kemajuan Kabupaten kita, kami (pemkab) mengharapkan profesi guru ini bisa merubah yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pendidikan," ujar Mustafa kepada wartawan.

Selain itu juga pihaknya akan mendukung sepenuhnya terkait profesionalime guru dengan menegakan kode etik untuk revolusi mental. Kata Mustafa, hal ini sangat efektif untuk kedisiplinan para guru dengan revolusi mental ini.

"Kami (pemkab) akan mendukung sepenuhnya para guru mendukung profesionalime dengan kode etik untuk revolusi mental. Menurut saya ini bagus sekali untu para guru supaya yang malas-malas bisa rajin, dan rajin akan tambah rajin," kata dia.

Sementara itu, kepala Dinas Pendidikan Lamteng Sarjito mengatakan, peringatan ini pihaknya meminta guru lebih profesional dan lebih diperhatikan kesejahteraanya.

"Saya sangat mengapresiasikan kenirja para guru selama ini. Saya minta para guru ini semakin profesional. Dengan ini kesejahteraan mereka bisa baik," kata sarjito.(Juandi Rizal)
Sejumlah Perwira Polres Lamteng Dimutasi
LAMTENG- Sejumlah Pewira Polres Lampung Tengah,  turut serta dalam gerbong mutasi, yang dilokomotife oleh Polda Lampung, guna menempati jabatan baru.

Kabag Sumda Polres Lamteng, Kompol Ahmad Mofian S.Sos, menempati jabatan barunya di Polda, Lampung. Sementara posisinya di jabat oleh Kompol Suhirman, yang semula sebagai Kabag Sumda Polres Tulangbawang.

Selanjutnya Kapolsek Terbanggibesar, AKP M Budhi Setyadi S.Ik, mendapatkan jabatan baru sebagai Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung. Kemudian pejabat baru Kapolsek Terbanggibesar, di jabat Kompol Zulman Topani, A.Md.

Kompol Deni Saputra, SH, Kapolsek Padangratu, digantikan oleh Kompol Azizal Fikri SE. Kasat Restik Polres Lamteng,semula di jabat  AKP Ujang Sa,ad, SH, kini diduduki  oleh AKP Talen Hafis SH.

AKP Edy Syafnur, yang semula sebagai Kasat Sabhara Polres Lamteng, geser menduduki jabatan baru sebagai Kapolsek Way Pengubuan. Sementara AKP Sugandhi, masuk sebagai Kapolsek Kalirejo, mengantikan AKP Ahmad Sobirin.

AKP Ahmad Sobirin menduduki jabatan baru sebagai Kasat Sabhara Polres Lamteng, menggantikan AKP Edy Syafnur.

Selain itu, sejumlah Perwira Pertama Polres Lamteng, juga dialkukan penggeseran jabatan sepeti AKP Dony Hendri Dunand SE. Kapolsek Seputihmataram, masuk kedalam jajaran perwira staf Polres Lamteng. Jabatanya digantikan oleh AKP M Iskandarsyah S.P.

Kaspolsek Seputihraman, AKP Ladi, digantikan oleh AKP Yahya Karyadi S.ag M.Si. Selanjutnya Iptu Danu Raditya Atmaja, SE Kapolsek Rumbia, digantikan oleh Iptu Yulianto Timang.

Upacara serah terima jabatan di pimpin langsung oleh Kapolres Lamteng, AKBP Kunto Prasetya SIK, Jumat (19/12) di halaman Mapolres setempat.

"Pergantian jabatan dalam lingkungan polri, adalah hal yang biasa dan harus terjadi, untuk penyegaran dan karir personil itu sendiri," jelas AKBP Kunto Prasetya.

Kapolres Lamteng, membantah pergantian jabatan di polsek-polsek, tertentu bukan karna ada kaitan dengan sejumlah rangkayan kerusuhan.

"Tidak ada itu, kaitanya dengan kerusuhan, untuk memutasi pejabat  polri, telah melalui berbagai penilayan, dan tidak asal copot atau tempati," tegas AKBP Kunto Prasetya.

Meskipun demikian Kapolres Lamteng, berjanji bahwa pejabat baru, akan lebih greget lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

"Sebenaranya tanggung jawab keamanan bukanlah melulu menjadi tanggung jawab polisi. Melainkan masyarakat juga ikut bertanggung jawab," terangnya.

Ia, menghimbau, seluruh masyarakat agar bisa menciptakan rasa aman dan nyaman, bersama-sama elemen masyarakat lainya.

"Sebentar lagi, kita menghadapi Natal dan Tahun Baru. Mari kita semua menjaga keamanan dan kenyamanan wilayah kita masing-masing, lupakan yang telah berlalu namun ayo bersama-sama kita menuju masa depan yang lebih gemilang," pungkasnya.(Juandi Rizal)
Pantai Ringgung Butuh Pasokan Listrik
Bupati Pesawaran Aries Sandi DP, SH, MH bersama pengusaha wisata Pantai Sari Ringgung Syamsu Rizal dan pejabat setempat saat grand opening pantai Sari Ringgung, Sabtu (20/12/2014)
PESAWARAN - Pengusaha pariwisata yang ada di Kabupaten Pesawaran meminta perhatian pemerintah daerah setempat dalam membantu memperbaiki fasilitas infrastruktur dan pasokan listrik ke areal wisata sehingga dapat berkembangannya perekonomian masyarakat setempat.

"Di pantai sari ringgung ini, infrastrukturnya saya bangun sendiri, memang belum diaspal, namun jika ada peran serta pemerintah daerah dalam membantu mengembangkan infrastruktur wisata tentunya pengusaha wisata akan menyambut baik hal itu, terutama pasokan listrik yang belum sampai sini," kata Pengusaha Pariwisata Pantai Sari Ringgung, Syamsu Rizal, Sabtu (20/12).

Syamsu Rizal menegaskan, dengan berkembangannya wisata yang ada di daerah setempat, tentunya perekonomian masyarakat setempat pun akan ikut terangkat. "Disini, warga setempat bisa berjualan, nelayan nelayan bisa mendapatkan tambahan dengan mengatar wisatawan ke obyek wisata pasir timbul, dan masjid apung serta pulau pulau terdekat, kami pun sudah siapkan dermaga dermaga untuk perahu nelayan bersandar," jelasnya.

Menurutnya, pengelola wisata Pantai Sari Ringgung akan bersinergi dengan Pemkab Pesawaran dengan memberdayakan masyarakat Desa Sidodadi, Kecamatan Telukpandan guna meningkatkan perekonomian warga disekitar destinasi wisata tersebut.

Selain itu, potensi wisata pantai pun akan dikembangkan untuk menarik perhatian wisatawan ke wilayah pesisir pantai khususnya Pesawaran.

"Kami akan kembangkan wisata makro, tentunya dengan mengembangkan potensi wisata yang ada di Pesawaran khusunya pantai sari ringgung, karena disini ada beberapa obyek wisata yang tidak dimiliki oleh daerah lain seperti Masjid Apung, dan pasir timbul," tandasnya. (Muhammad iid)
Pemda Bakal Tutup Kekurangan Danan PNPM-MPd 5 Kecamatan
M. Nasir
PESAWARAN - Pemerintah Daerah Pesawaran pada 2015 mendatang bakal menutupi kekurangan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNMP-MPd) di lima kecamatan yakni Kecamatan Negerikaton, Padangcermin, Kedondong, Punduhpidada dan Waykhilau yang dipangkas sebesar 11,8 persen oleh pemerintah pusat melalui dana APBD 2015.

"Pada pembahasan anggaran sudah kita anggarkan. Kan mereka (pelaku PNPM) sudah pernah menemui kita. Nanti diperumusan kita masukkan. Nilainya sekitar Rp600 jutaan lah," ujar Ketua DPRD Pesawaran, M. Nasir, S.I.Kom., kemarin.

Menurut Nasir, dari kekurangan dana PNPM-MPd yang mencapai sekitar Rp1,2 miliar tersebut separuhnya telah tertutupi secara swadaya oleh penerima PNPM-MPd tersebut.

Sebelumnya, ada kebijakan pemerintah pusat terhadap pemotongan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNMP-MPd) sebesar 11,8 persen beberapa waktu lalu, membuat pengerjaan fisik pada lima kecamatan di Kabupaten Pesawaran yang mendapat program tersebut terpaksa di setop.

"Kita sudah mengirimkan surat ke pemerintah pusat, agar ada kebijakan penambahan dana untuk PNPM-MPd ini. Karena ada beberapa desa yang pengerjaannya hampir selesai. Tetapi sudah dikoordinasikan melalui pusat program ini tidak dilaksanakan pada 2015, sehingga terpaksa pengerjaan fisik PNPM-MPd dilaksanakan sesuai dengan pagu yang dianggarkan," ungkap Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Pesawaran, Nur Asikin.

Menurutnya, total dana PNPM MPd untuk lima kecamatan tersebut Rp 11, 4 miliar, sehingga, dengan adanya pemotongan 11,8 persen itu, jumlah anggaran yang dipotong mencapai 1,2 miliar. (Muhammad iid)
Kherlani Buka Suara Ihwal Pelantikan
Kherlani
PESISIR BARAT – Mendapat tudingan tidak kooperatif dan tak prosedural ihwal mundurnya pelantikan anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat (KPB) Lampung 2014-2019, Penjabat (Pj.) Bupati H. Kherlani, S.E., M.M. akhirnya buka suara.

Selaku pejabat di daerah otonomi baru (DOB) dirinya dibekali komitmen menyukseskan tiga hal, masing-masing menjamin berjalan dan lancarnya roda pemerintahan, membentuk DPRD, dan memfasilitasi terpilihnya bupati dan wakil bupati baru.

“Jadi, sangat keliru kalau saya dikatakan tidak tahu aturan dan tak kooperatif soal pelantikan anggota DPRD. Sebab, itu termasuk satu dari tiga tugas pokok saya selaku Pj. Bupati,” ujar Kherlani yang selama ini banyak dipercayakan menangani masalah keuangan pemerintah itu kepada wartawan Poros Lampung, Minggu (21/12).

Pria bersahaja penggemar olahraga badminton tersebut menjelaskan, ihwal pelantikan anggota DPRD KPB tentu terkait erat dengan hal serupa di kabupaten induknya, Lampung Barat (Lambar).
Demikian juga soal mundurnya jadual pelantikan dari 18 Desemner ke 30 Desember, juga ada kaitannya dengan itu. Artinya, anggota DPRD KPB yang akan dilantik harus lebih dulu diberhentikan dengan hormat dari status keanggotaannya di DPRD Lambar.

Sementara hal itu baru terealisasi pada Rabu (24/12), dimana pada waktu yang sama juga dilakukan pelantikan anggota DPRD Lambar 2014-2019 yang baru—termasuk setelah pengurangan 14 anggota DPRD asal KPB dan kemudian digantikan dengan yang baru.

“Jadi harus dimengerti dan diketahui, bahwa pelantikan di Lambar saja baru tanggal 24 Desember. Masa ia anggota DPRD KPB mendahului dari jadual itu, yang berarti belum diberhentikan dengan hormat,” tegasnya.

 Menurut Kherlani, semua pihak harus memahami proses dan prosedur seperti itu agar tidak misinterpretasi dan misunderstanding. Semua akan berjalan sesuai aturan yang ada tanpa rekayasa untuk kepentingan siapa pun.

Kherlani juga tampak enggan mengomentari soal suksesi di KPB. Baginya, yang lebih utama adalah menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan kepada dirinya dengan tuntas tanpa ada pihak-pihak yang merasa dicederai secara politik maupun psikis.

Bahkan, dia juga menyinggung belum memikirkan turut ambil bagian pada suksesi kepemimpinan di KPB nanti meski baginya kans tersebut cukup terbuka. Disadarinya juga banyak pihak memiliki hasrat menggebu-gebu untuk mendapatkan jabatan tersebut.

Tidak terkecuali dari kalangan partai politik (parpol) itu sendiri, aktivis non-goverment organization (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), bahkan birokrat.

Hampir semua person yang dikaitkan dengan jabatan itu akan berperan dan aktif menggalang kekuatan maupun lingkaran (circle) penguatan atas posisinya dengan berbagai macam cara.

Terlepas apakah yang bersangkutan berhasrat mempertahankan jabatan tersebut, maupun men-take over-nya kepada person lain, dipastikan tetap akan diusahakan dijabat oleh circle itu tadi demi kepentingan kelompok dan atau pribadi.

“Saya sangat menjaga kepercayaan yang diberikan atasan terhadap jabatan ini. Dimana posisi saya selaku bupati harus bisa menjamin ketiga tugas pokok di atas. Soal yang lain belum saya pikirkan,” pungkasnya. (Andi Gunawan)
Terkait PPIP Inspektorat Mulai Bertindak
PESISIR BARAT - Pengerjaan proyek Program Pembangunan Insfrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun 2014 di Kabupaten Pesisir Barat (KPB) Lampung yang banyak dikeluhkan masyarakat, ditanggapi positif pihak inspektorat setempat dengan membentuk dan menurunkan tiga timnya langsung ke sembilan pekon penerima dan mulai bekerja Rabu, Kamis, Jumat (17,18,19/12).

Sekretaris Inspektorat Ir. Masjari H.S. mendampingi Inspektur H. Syahlani, S.H. mengatakan pihaknya pun telah menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat terkait pembangunan di tingkat pekon yang diindikasikan tidak sesuai ketentuan tersebut.

Sebagaimana diketahui, di KPB terdapat sembilan pekon penerima proyek bersumber dana PPIP itu. “Tim telah turun ke lokasi pembangunan sembilan pekon, termasuk Lintik dan Padanghaluan Krui Selatan, dan Pekon Gunungkemala Timur Waykrui yang selama ini dikritisi warga melalui medii massa,” jelasnya.

Dia memastikan seusai pemeriksaan akan ada tindak lanjutnya ke depan. “Kami belum bisa memastikan mau seperti apa sangksinya, karena pemeriksaan baru kita jalankan. Tapi yang pasti akan ada sanksi tegas jika memang terbukti,” tegasnya.

Menanggapi indikasi tersebut Camat Krui Selatan M. Andi Suryawadhana, S.H. menjelaskan pihaknya segera memanggil para pihak terkait di dua pekonnya yang kini sudah mendapat respons negatif dari masyarakat itu.

“Akan kita panggil peratin Lintik dan Padanghaluan berikut Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) kedua pekon tersebut. Kita juga akan melakukan kroscek ke lapangan memastikan dugaan adanya pengerjaan yang asal jadi itu,” ungkapnya.

Senada disampaikan Camat Waykrui Eksir Abadi, S.H.. menurut Eksir pihaknya juga akan memanggil pengurus pembangunan di Gunungkemala Timur atas keluhan hasil pembangunannya yang diperkirakan tidak akan bertahan lama karena pengerjaannya yang asal jadi. “Jika memang nanti ada pelanggaran dan penyimpangan maka kita akan melaporkannya ke pihak terkait sebagai bentuk tindak lanjut kita,” pungkasnya. (aga)

Rabu, 03 Desember 2014

Kesbangpol Gelar Pencegahan Dini Konflik
BANDARLAMPUNG - Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengadakan kegiatan tentang pencegahan dini konflik yang ada di Provinsi Lampung yang  dilaksanakan  di lantai II Graha Pattimura yang beralamatkan di Teluk Betung, Bandar Lampung.

Kepala Badan Kesbangpol, Qodratul Ikhwan mengatakan bahwa pada dasarnya konflik antar warga  bermula dari anak muda yang mengenyam pendidikan formal dan pendidikan agama. Karena itu pihaknya akan segera mencari solusi atas persoalan tersebut.

"Pada dasarnya konflik antar warga  bermula dari anak muda yang tidak terpelajar dan kurang faham agama, karena itu pembinaan terhadap mereka akan ditingkatkan dengan memaksimalkan peran tokoh agama," kata Qodriatul saat ditemui usai rakor cegah dini konflik Selasa, 2 Desember 2014.

Selain itu, Qodratul juga akan menggunakan jalur hukum apabila jalur pendekatan agama tidak mendapat respon dari pemuda berandalan tersebut. "Kita tetap juga tegakkan jalur hukum dalam hal ini," tambah Qodriatul.

Pemerintah akan menggiatkan lagi program Remaja Islam Masjid (Risma)yang dahulu sempat berjalan dengan baik dan efektif sebagai program pembinaan generasi muda khususnya yang beragama Islam untuk menekan terjadinya konflik antar warga di Provinsi Lampung.

"Ya kita akan secepatnya dalam satu dua hari ini akan koordinasi dengan Kantor Wilayah (Kanwil), Pemerintah Daerah pasti akan segera menggiatkan lagi RISMA, karena program itu bagus ," kata Qodratul.

Pantauan Poros Lampung, rapat ini dalam salah satu pembahasannya juga terkait konflik yang terjadi di
Lampung Tengah dan beberapa daerah di Lampung yang rawan konflik. Beberapa peserta rapat menyampaikan aspirasi nya agar di bentuk badan yang menangani khusus konflik antar warga.

Qodratul menambahkan, Khusus untuk Lampung Tengah, dalam waktu dekat ini akan diadakan Istighosah yang digagas FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Lampung tengah. "Kita akan turun langsung ke lapangan, selain itu juga akan melibatkan tokoh agama setempat," tambah Qodratul.

Konflik yang terjadi di beberapa daerah di Lampung diindikasi karena pengaruh narkoba selain karena kekurang fahaman generasi muda terhadap keberagaman. hal ini seperti yang disampaikan oleh Qodratul .

"Kekurang fahaman generasi muda terhadap keberagaman mengakibatkan terjadinya konflik, Apalagi saat ini konflik yang terjadi di beberapa daerah diindikasi karena Narkoba,Karena itu, saat ini pihaknya sedang mendalami indikasi tersebut, Itu yang saat ini sedang kami dalami," kata Qodratul.

Adapun tamu yang hadir di dalam rapat Koordinasi deteksi dini dan cegah dini konflik diantaranya  Kepala Badan Kesbangpol, Qodratul Ikhwan,dihadiri juga beberapa Narasumber yaitu Perwakilan dari Korem Edwin (Staf Intel Korem), dari Kepolisian Daerah Lampung Siregar, dan Badan Intelegen Negara (BIN) Mulyono Suryo. Peserta rapat diantaranya Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung Mawardi, Kesbangpol Kota dan Kabupaten Lampung, ketua kerukunan agama kota Bandar Lampung Fauzi Malanda ketua FKDM Lampung. (Arif)
Terkuak, PT Sinar Jaya Ternyata Memang Belum Kantongi Perizinan
BANDARLAMPUNG -Polemik gudang pengelolaan cangkang sawit di Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang terus berlanjut, setelah sebelumnya warga mengadukan ke DPRD Bandarlampung, kali ini mereka hearing (dengar pendapat) di DPRD komisi I bersama PT Sinar Jaya, Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Bandarlampung dan Badan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPPLH), Selasa (02/12).
 
Dalam hearing terkuak selain dampak bau busuk dan debu yang meresahkan warga, perusahaan yang bergerak penimbunan cangkang sawit belum memiliki izin sejak tahun lalu.
 
Salah satu warga RT 02, M. Tamrin mengatakan, dirinya bersama warga sekitar terkena dampak akibat aktivitas perusahaan, lingkungan RT 02 terkena debu akibat cangkang sawit, parahnya lagi kata dia, dirinya baru selesai opname kemungkinan akibat aktivitas perusahaan tersebut. "Saya minta dievalusasi keberadaan PT Sinar Jaya, tembok rumah saya bersebelahan dengan perusahaan itu,"kata dia.
 
Senada dikatakan Santoso warga RT 10 dia mengaku, tempat tinggalnya di pinggir jalan namun tiap hari dirinya resah akibat limbah yang berceceran di jalan raya terkadang di waktu hujan pengendara motor sering jatuh akibat licin yang ditimbulkan cangkang tercecer di jalan.
 
Cangkang yang tercecer terlindas mobil menjadi debu dan beterbangan, akibat debu dirinya sempat berobat ke Puskesmas, RSUD bahkan dirinya sampai berobat ke dokter hingga mengeluarkan uang Rp350.000." Akibat radang tenggorokan, saya harap agar ditinjau lagi kepada dewan,"ujar yang mengaku berjualan ayam.
 
Saleh warga RT 08 Kelurahan Karang Maritim mengaku, dirinya bersama keluarganya tinggal di pinggir laut. Dia mengatakan, bau akibat penimbunan cangkang sawit amat menyengat."Kami bukan hewan,"tegas dia.
 
Sementara koordinator LSM, Bayu yang mendapingi perwakilan warga dengan tegas mengatakan, Penimbunan cangkang sawit kenapa ada disitu? Sampai hari ini warga resah dan siap untuk menutup tempat usaha tersebut berdasar data yang dirinya miliki perusahaan cangkang sawit itu tidak memiliki izin baik izin lingkungan, HO (gangguan) dan lain-lain."Saya juga minta penjelasan dari instansi terkait kenapa bisa berdiri di areal itu?,"tegas dia. 
 
Dirinya menambahkan, agar DPRD memberikan rekomendasikan penutupan sementara satu minggu dari saat ini."Jika tidak warga yang akan menutupnya," kata dia.
 
Perwakilan BPMP Bandarlampung, M. Said yang hadir dalam hearing mengakui, PT Sinar Jaya tidak miliki izin."Mereka pernah ajukan izin ke BPMP tahun lalu, namun baik lingkungan belum ada izin lingkungan jadi kami tolak,"kata dia.
 
Senada dikatakan perwakilan Badan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPPLH), Haris Fadilah yang mengakui jika PT Sinar Jaya belum mengantongi izin.
 
Ketua Komisi I, Dedi Yuginta, mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat eksternal mencarikan jalan terbaik, jika nanti akan keluarkan rekomendasi tutup akan dikawal." Untuk masyarakat hendaknya jangan bertindak anarkis,"kata Politisi PDIP itu.
 
Sementara pihak PT Sinar Jaya, Andi Wijaya, mengatakan, mungkin izin lokasi yang belum dimiliki pihaknya, perusahaan miliknya bergerak di bidang kelapa sawit dan berencana akan koreksi jika usaha miliknya salah, luas PT Sinar Jaya sekitar 3,8 Hektare, untuk itu kata dia, rencananya kedepan penimbunan cangkang sawit milikya akan dijadikan pabrik sebagai kelanjutan pembuatan minyak makan.
 
"Kalau itu pun memungkinkan,"kata dia yang mengaku bagian Humas PT Sinar Jaya.
 
Dia mengakui, terkait izin lain pihaknya kesampingkan dikarenakan pihaknya merasa hanya sementara penimbunan cangkang."Kami punya persetujuan dari warga sekitar. Cangkang itu kami kumpulkan lalu diekspor,"kilah dia.
 
Dia berharap, agar usahanya tidak direkomendasi tutup dan dicarikan solusi tarik ulur agar sama-sama menguntungkan serta jangan diberi tenggang waktu satu minggu untuk pembenahan."mau tutup enggak mungkin,"kata dia.
 
Anggota Komisi I, Ali Yusuf Tabana mengecam keberadaan PT Sinar Jaya, dia mengatakan, semua perusahaan dimana tempat membawa dampak baik bukan menambah penderitaan rakyat, pihaknya pernah mengecek lokasi tersebut beberapa waktu lalu." sekitar 10 menit bau amat nyengat dan kami langsung pulang karena udara yang tidak sehat,"kata dia.
 
Yang jelas kata dia, bau cangkang sawit tidak bisa hilang apalagi wacana perusahaan tersebut akan jangka panjang mendirikan pabrik baiknya perusahaan taati aturan hukum."Perusahaan baiknya membawa dampak baik, jika ada untung berbagi ada warga sakit diobati. Jangan ambil untung sendiri," kata politisi PKPI ini.

LANGSUNG SIDAK
Merespon kedatangan warga, Ketua Komisi I DPRD Kota Dedi Yuginta bersama, seluruh anggota Komisi I, langsung melakukan sidak ke lokasi penampungan cangkang sawit di daerah Kelurahan Karang maritim Panjang.
 
Kedatangangan anggota DPRD Komisi I, disambut warga dengan berduyun-duyun menghampiri lokasi penampungan Cangkang Sawit.
 
Sejumlah warga pun mengeluhkan dampak aktifitas cangkang sawit yang sudah satu tahun terakhir kepada anggota DPRD.
 
Salah satunya Duselawati mengaku, sudah tiga bulan mengalami gatal-gatal di bagian lengan dan leher, akibat airnya terkena debu cangkang sawit.
 
"Warga disini sudah kesal, dengan debu cangkang sawit ini, karena sejak ada aktifitas, perkampungan kami jadi penuh debu, bahkan air juga berwarna kuning," kata Duselawati, dihadapan anggota DPRD.
 
Dedi Yuginta, mengatakan pihaknya sudah meminta pihak eksekutif melalui BPPLH dan BPMP untuk segera menghentikan aktifitas perusahaan tersebut.
 
“Selain tidak memiliki izin-izin, keberadaan perusahaan tersbeut juga menganggu aktifitas warga”ucapnya. (Andi)
Dewan Minta FKUB Proaktif Sampai Ketingkat Desa.
LAMTENG- Wakil Ketua I DPRD Lampung Tengah J. Natalis Sinaga meminta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat dapat lebih di proaktifkan sampai ketingkat desa.

Menurut Politisi PDIP itu, hal ini sangat perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik antar suku. Karena lanjutnya, di Lampung Tengah sendiri berfotensi akan terjadinya konflik tersebut.

"Harus aktif sampai tingkatan desa untuk mengantisipasi terjadinya perang antar suku. Seperti kemarin (bentrok Anak Tuha), itukan sempat muncul issu perang antar suku. Nah disinilah peran FKUB sangat diperlukan," kata J. Natalis Sinaga, Selasa (2/12).

"Kalau di zaman Andi Ahmad dulu (mantan bupati Lampung Tengah-red) FKUB itu aktif di masyarakat. Saya minta FKUB bisa kembali exsis seperti dulu lagi," imbuhnya.

Sementara itu, menyikapi pasca bentrok yang terjadi di Anak Tuha beberapa waktu lalu, Natalis  mengatakan telah mengagendakan bersama-sama rekan anggota dewan yang lainnya menggalang dana untuk membantu korban bentrok tersebut.

"Meskipun tidak semua kita yang menanggung, setidaknya kita membantu meringankan beban mereka," katanya.

Natalis menambahkan, pihaknya juga secepatnya akan turun kelokasi untuk melihat langsung kondisi korban pasca bentrok di Kecamatan Anak Tuha.

"Secepatnya kita akan kesana (Anak Tuha). Ini masih menunggu Ketua kita (Achmad Junaidi) kembali dari munas, pasti itu kita akan turun kesana," tandasnya.(Juandi Rizal)
Dewan Ancam Cabut Izin Distributor Pupuk Nakal
LAMTENG- Langkanya pupuk bersubsidi jenis Phonska dan NPK di Beguwai Jejama Wawai membuat Dewan Perwakil Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Tengah (Lamteng) gerah, terutama Komisi II DPRD Lamteng yang membidangi pertanian.

Sekretaris Komisi II DPRD Lamteng Zahri Efendi, mengancam akan merekomendasikan untuk mencabut izin pendistribusian pupuk, apabila di dapati ada distributor yang nakal dalam pendistribusiannya.

Pasalnya, Zahri menilai ada indikasi distributorlah penyebab langkanya pupuk di Lampung Tengah.

"Bukan rahasia umum lagi itu (distributor nakal). Kalau nanti kita dapat, langsung kita rekomendasikan ke Dinas Perdagangan untuk mencabut izin pendistribusiannya," kata Zahri Efendi saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (2/12/2014).

Zahri menjelaskan, beberapa waktu yang lalu pihaknya telah mengadakan rapat dengar pendapat (haering) dengan Dinas Pertanian untuk membahas kelangkaan pupuk yang kerap terjadi.

Menurutnya, dalam haering tersebut, Dinas Pertanian hanya mengatakan bahwa jatah pupuk subsidi untuk Lamteng ada pengurangan sebesar 30 persen. Itu dilakukan berdasarkan SK Gubernur, dan menurut Dinas Pertanian jatah pupuk untuk Lamteng sendiri cukup.

"Bahasa penyimpangannya tidak ada. mereka (Dinas Pertanian) cuma bilang ada pengurangan jatah untuk Lamteng, dan itu cukup untuk Lamteng. Kalau menurut saya ada indikasi penyimpangan, tidak mungkin pupuk itu hilang kalau tidak ada yang bermain?," jelasnya.

Zahri Efendi menegaskan, pihaknya tidak akan main-main dalam menyikapi kelangkaan pupuk. Karena pupuk tersebutlah faktor utama untuk memajukan pertanian di Lamteng.

"Bagai mana kita mau memajukan pertanian di Lamteng, kalau pupuknya saja seperti ini (langka). Saya minta Pemkab bisa bersama-sama kita (Komisi II) mencari solusi untuk menangani permasalahan ini," tandasnya. (Juandi Rizal)
Gerindra Dorong Kader Internal Maju Pilkada
LAMTENG - Kader Gerindra harus siap maju dalam bursa percalonan Pilkada Lamteng yang akan segera digelar 2015 mendatang. Demikian dikatakan Riagus Ria. Ketua DPC  Partai Gerindra yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Lamteng, Selasa(2/12/2014).
                                 
Dalam bursa pencalonan 2015 dikatakan Ria Partai Gerindra Lamteng akan mendorong Kadernya untuk maju mencalonkan diri menjadi kandidat Bupati Lamteng.                 

 "Akan kami dorong kader kami untuk maju dalam bursa pencalonan, siapa yang bakal maju belum diputuskan, kami juga tentu akan menunggu petunjuk dari DPD maupun DPP Partai Gerindra," ujarnya.                                   

"Kita juga belum tau apakah Pilkada nantinya dipilih langsung atau oleh DPR sebab undang - undang nya masih digodok dipusat," imbuhnya.                                              

Sementara lanjut Riagus, pihaknya juga akan bermusyawarah dengan Koalisi Merah Putih menganai pasangan yang akan di usung dalam Pilkada Lamteng tahun depan ini,"tandasnya.(Juandi Rizal)
150 hasil Penelitian Dosen Dipresentasikan di Sembitek
BANDARLAMPUNG – Sebanyak 150 hasil penelitian dosen dari seluruh Indonesia dipastikan akan dipresentasikan dalam seminar nasional bisnis dan teknologi (Sembistek) yang diselenggarakan Institut Informatika dan Bisnis (IBI) Darmajaya. Berlangsung di Hotel Emersia, Senin (15/12) dengan mengusung tema “Peran perguruan tinggi dalam pengembangan bisnis dan teknologi untuk menyambut AEC 2015”.

Kepala Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP4M) Darmajaya, Dr. Anuar sanusi, SE. M.Si, mengatakan hasil penelitian rencananya dipublikasikan dalam bentuk prosiding dan jurnal. Makalah mencakup tiga aspek, yakni teknologi informasi, bisnis dan pengembangan pendidikan.  

“Para peserta dapat mengumpulkan hasil penelitian 5 Desember. Sebanayak 150 makalah akan dipresentasikan dalam acara yang digelar dalam rangka mendorong daya saing industry di Lampung dan Indonesia,” terang Anuar.

Presentasi makalah, Anuar menambahkan, akan menjadi indikasi atau perwujudan kompetensi dosen dalam mengembangkan karya ilmiah yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk refrensi bagi peneliti lainnya. Tidak menutup kemungkinan hasil penelitian akan dimanfaatkan pengusaha atau pelaku bisnis untuk mengembangkan usaha mereka.

“Namun tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan atmosfir penelitian di kalangan dosen dalam rangka menyambut AEC 2015. Untuk bersaing di kancah ASEAN, industry kita harus mampu menghasilkan produk berkualitas dan kompetitif. Dan ini bisa digali melalui penelitian yang dilakukan para dosen,” ujarnya.

Sembitek diisi dengan pemateri utama dari kalangan praktisi dan akademisi. Melalui seminar ini diharapkan akan menghasilkan model pembelajaran Perguruan Tinggi yang selaras dengan dunia bisnis dan mampu mengembangkan teknologi dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Indonesia.

“Konsep utama yang dikenalkan adalah pemanfaatan produk riset And development (R&D), produk penemuan ilmiah dasar dan inovasi industrial baik yang bersifat terapan dan sains. R&D diyakini dapat mendorong pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan daya saing global,” beber Anuar.

Sementara itu, Rektor IBI Darmajaya, Dr. Andi Desfiandi, SE. MA, mengungkapkan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat, khususnya dalam menghadapi AEC 2015. Menurutnya kunci utama kemajuan bangsa bukan terletak dari sumber daya alam tetapi sejauh mana kualitas SDM yang dimiliki.  

“Tak hanya fokus pada pengajaran, IBI Darmajaya juga intens membangun SDM masyarakat melalui penelitian dan pengabdian masyarakat. Hal ini dibuktikan dari iklim penelitian kami yang terus meningkat dari tahun ke tahun, serta partisipasi kami membangun daeran melalui program praktik kerja dan pengabdian masyarakat (PKPM). Seminar ini menjadi salah satu bagian didalamnya yang diharapkan bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” pungkasnya.(rls)

Seminar Pemakai Jasa KSEI 2014:  Peluang dan Tantangan Depositary Receipt di Indonesia
Heri Sunaryadi, Direktur Utama KSEI, saat memberikan kata sambutan pada acara Seminar Pemakai Jasa KSEI 2014, Selasa (2/11/20014).
JAKARTA - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kembali mengadakan kegiatan seminar yang ditujukan kepada Pemakai Jasa KSEI yang, yakni Perusahaan Efek, Bank Kustodian, Biro Administrasi Efek dan Bank Pembayaran. Bertempat di Ballroom Hotel Mulia, Senayan - Jakarta Selasa, (2/12/2014).  

Penyelenggaraan acara ini bertujuan untuk memberikan  informasi terkini seputar perkembangan dan produk  pasar modal di Indonesia atau luar negeri yang bermanfaat bagi Pemakai Jasa KSEI. Dalam acara tersebut, turut hadir perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Acara yang dihadiri oleh sekitar 320 orang peserta yang merupakan perwakilan dari Pemakai Jasa KSEI ini, diawali dengan sambutan pembuka oleh Heri Sunaryadi selaku Direktur Utama KSEI. Dalam sambutannya Heri menyampaikan bahwa seminar yang diselenggarakan secara rutin tersebut merupakan penghargaan atas kerja sama dengan Pemakai Jasa KSEI yang telah terjalin hingga saat ini. 

“Pembangunan infrastruktur pasar modal yang telah diimplementasiklan selama ini, tidak terlepas dari peran dan kerja sama Pemakai Jasa KSEI. Kami harapkan juga kerja sama yang baik akan terjalin untuk pembangunan infrastruktur karena hal ini penting untuk pengembangan pasar modal kedepannya,” kata Heri.

Lebih lanjut Heri berharap agar seminar ini dapat bermanfaat dan narasumber yang dihadirkan dapat memberikan tambahan wawasan, pemikiran, pengetahuan dan pengalaman baru bagi seluruh peserta.

Pada seminar kali ini, dibahas tentang Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) atau lebih dikenal sebagai Depositary Receipt, dengan menghadirkan narasumber yang pakar dibidangnya. Pada dasarnya, SPEI adalah saham perusahaan asing yang sudah tercatat di bursa mancanegara, yang juga dapat dicatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua jenis Depositary Receipt. Yang pertama, sponsored program, yaitu penerbitan SPEI yang diketahui dan dicatatkan di BEI oleh perusahaan asing yang akan mengikuti peraturan dan ketentuan yang ada di BEI. Kemudian, unsponsored program yaitu penerbitan Depositary Receipt yang tidak dicatatkan di BEI. Hal penting yang harus diperhatikan bahwa SPEI di Indonesia dititipkan dan diterbitkan oleh Bank Kustodian di Indonesia yang merupakan perwaklian dari perusahaan asing di luar negeri.

Seminar sesi pertama, diawali dengan penjelasan David Rich, Vice President of Depositary Receipt Services Citibank N.A Asia Pasifik, yang membahas instrumen Depositary Receipt secara keseluruhan, serta perkembangannya di kawasan Asia. Depositary Receipt di kawasan Asia Pasifik telah diimplementasikan sejak tahun 60an, namun lebih banyak berkembang di kawasan Asia Timur, seperti Jepang, Hong Kong dan Taiwan. Bahkan, saat ini Jepang merupakan salah satu negara dengan volume perdagangan instrumen Depository Receipt terbesar di dunia dengan total volume sebesar 25%. Disampaikan juga manfaat-manfaat dengan diterbitkannya Depositary Receipt baik bagi Perusahaan Penerbit maupun investornya. Di penghujung pemaparannya, menurut Rich, pasar modal di Indonesia memiliki peluang dan potensi yang cukup baik untuk perkembangan instrumen Depositary Receipt di dalam negeri.

Sesi kedua seminar, dibawakan lqbal Darmawan, Partner dari Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, yang membahas instrumen SPEI dari sisi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Menurut Iqbal, untuk implementasi SPEI  ini memerlukan beberapa penyesuaian dari segi peraturan pasar modal , mekanisme yang ada dan penerapan di Bursa Efek dalam negeri dengan Bursa luar negeri dimana saham perusahaan asal tersebut listing. Dari sisi peraturan yang mengatur tentang SPEI, saat ini yang paling relevan adalah Peraturan OJK No. IX. A.10 yang memuat definisi dan tata cara penawaran umum di Indonesia. Namun, berdasarkan penjelasan Iqbal, peraturan perlu disesuaikan karena ada hal-hal detail untuk implementasinya yang belum ada,  sehingga diperlukan peraturan lain yang dapat mengatur SPEI di Indonesia secara lebih menyeluruh.
  
Kegiatan seminar ditutup dengan acara makan siang dan ramah tamah. Kegiatan seminar kali ini diharapkan dapat memberikan masukan, pengetahuan dan pandangan yang bermanfaat bagi peserta yang hadir, khususnya dalam penerapan SPEI di Indonesia. (rls)



 
Pesawaran Gelontorkan 612,12 Juta untuk Bantuan Parpol 2014
Bupati Pesawaran Aries Sandi DP, SH, MH., saat memberikan bantuan kepada perwakilan Parpol di aula Pemkab Pesawaran, Senin (1/12/2014)
PESAWARAN - Pemkab Pesawaran telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp612,2 juta sebagai bantuan keuangan partai politik (Parpol) pada tahun 2014. Bantuan tersebut diserahkan kepada seluruh parpol yang memiliki kursi di DPRD kabupaten setempat baik periode 2009-2014 dan periode 2014-2019.

Bupati Pesawaran Aries Sandi DPn SH, MH., dalam sambutanya mengatakan, setelah diberikanya bantuan tersebut, agar secepatnya keuangan Parpol dapat digunakan sebaik-baiknya dan segera dibuatkan laporan pertanggungjawaban pengunaannya. Namun demikian, Parpol diharapkan dapat memaklumi tentang besaran bantuan yang diberikan oleh pemkab setempat.

"Harap dimaklumi jika bantuan keuangan yang diberikan Pemkab Pesawaran belum dapat mengakomodir kebutuhan kegiatan parpol dan mudah-mudahan dimasa yang akan datang bantuan keuangan Parpol dapat ditingkatkan," kata Bupati di Aula Pemkab Pesawaran, kemarin.

Menurutnya, pemberian bantuan keuangan parpol ini diberikan kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Pesawaran. "Penggunaannya agar dapat dipertanggungjawabkan dan laporannya dapat tepat waktu sehingga dapat diproses segera," tandasnya.

Diketahui dari 12 Parpol kontestan Pemilu 2014 di Kabupaten Pesawaran hanya PKPI yang tidak mendapatkan kursi. Dan pemilik kursi terbanyak di DPRD setempat adalah PDI Perjuangan 8 kursi, diikuti PAN 7 kursi, Golkar 5 kursi, Gerindra 4 kursi, Nasdem 4 kursi, PKS 4 kursi, PKB 4 kursi, PPP 3 kursi, Hanura 2 kursi, Demokrat 2 kursi, PBB 2 kursi.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pesawaran Syukur mengungkapkan, pemberian bantuan tersebut, telah diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan partai politik. "Hal ini untuk membantu kelancaran kegiatan parpol," jelasnya.

Menurutnya, pemberian bantuan yang diberikan pada tahun 2014 ada dua tahap. Tahap pertama diberikan kepada parpol yang duduk di DPRD periode 2009-2014 untuk 13 Parpol (Januari-Juli 2014) sebesar Rp357,2 juta.

Tahap ke dua diberikan kepada 11 Parpol yang memperoleh kursi di DPRD periode 2014-2019 (Agustus-Desember 2014) sebesar Rp255 juta. "Semuanya telah disalurkan ke rekening Parpol masing-masing," tutupnya. (Muhammad idrus)

Sistim CAT Mandiri Hemat Anggaran 300 Juta
Bupati Pesawaran Aries Sandi DP, SH, MH., saat berdialog dengan salah satu peserta tes CPNSD yang dilaksanakan di BKD setempat, baru-baru ini.
PESAWARAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran mengklaim pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dengan berbasis CAT (Computer Assisted Test) secara mandiri dapat menghemat anggaran sekitar 50% dibandingkan dengan melaksanakan di tempat lain melalui pihak ketiga yang biayanya diperkirakan akan menelan lebih dari sekitar Rp300 juta.

"Kami estimasikan (tes ditempat lain) sekitar Rp 300 jutaan. Tapi kami berniat mandiri, sehingga kami dapat memangkas dana sekitar 50 % dari anggaran yang diperkirakan," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD) Zainal Arifin tanpa menyebutkan jumlah anggaran tes yang telah dikeluarkan pihaknya, Senin (1/12/2014).

Sebelumnya, lanjut Zainal, BKD Pesawaran akan menggunakan gedung serba guna (GSG) Pemkab setempat, namun setelah komunikasi dengan panitia tes pusat atau Badan Kepegawaian Nasional (BKN), gedung BKD setempat yang disetujui sebagai tempat tes CPNSD.

"Kita hitung potensi dan fasilitas, setelah disurvei BKN, gedung kita ini (BKD) malah disetujui, sehingga kita siapkan peralatan (komputer) listrik (95 ribu watt), peralatan dan jaringan sehingga kita dinyatakan siap melaksanakannya," ungkapnya.

Untuk tes berbasis CAT, lanjut mantan Kabag Hukum Pemkab Pesawaran ini, hanya Kabupaten Pesawaran yang melaksanakan secara mandiri. Sedangkan daerah lain, menggunakan pihak ketiga dalam pelaksanaanya. "Malah, Kabupaten Lampung Utara, dan Lampung Barat mundur karena tidak siap mengunakan tes berbasis CAT," tandasnya.

Mengenai mekanisme tes baru yang diterapkan ini, menurut Zainal, ada hal hal yang tidak tercover, namun bisa disiasati, seperti pemasangan CCTV, server, layar monitor sehingga dapat diliat secara umum, seperti monitor didepan halaman BKD.

Sementara itu, Bupati Pesawaran saat melakukan peninjauan pelaksanaan tes CPNSD sendiri mengatakan bahwa memang Kabupaten Pesawaran adalah satu-satunya yang menggelar tes secara mandiri. "Pelaksanaan tes ini wajib CAT, dan kita satu satunya yang menggelar tes secara mandiri," tandasnya. (Muhammad iid)

PSDJ Runner Up Futsal Tingkat Kopertis

Kapten tim futsal Darmajaya, Muhammad Irwandi menyerahkan piala kepada Rektor IBI Darmajaya, Dr. Andi Desfiandi SE, MA, Senin (1/12/2014)
BANDARLAMPUNG – prestasi dibidang olahraga kembali diraih mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis (IBI) Darmajaya. Tim futsal UKM Persatuan Sepakbola Darmajaya (PSDJ)  berhasil menjadi juara kedua pada lomba futsal tingkat kopertis wilayah II di AMIK Bina Sriwijaya Palembang, Sabtu (28/11). 
Sementara juara 1 dan 3 diraih oleh tim futsal tuan rumah yakni AMIK Bina Sriwijaya.

Diikuti 34 klub futsal se-Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), sang kapten tim PSDJ Darmajaya, Muhammad Irwandi mengaku bersyukur dan bangga timnya mampu bermain baik dan meraih juara kedua. Diakuinya tidak mudah untuk bisa bersaing di kompetisi tersebut, menghadapi tim-tim tangguh membuatnya harus berpuas diri di urutan dua.  
“Kita dihadapkan dengan pesaing-pesaing yang berat, khususnya dari tuan rumah. Namun dengan upaya yang maksimal, Alhamdulillah kita bisa menempati posisi runner-up. Saya ucapkan terima kasih kepada tim yang sudah bermain baik sekali. Tim telah menunjukkan semangat pantang menyerah hingga titik akhir,” katanya.
Mahasiswa jurusan Sistem Informasi ini menambahkan tidak ada persiapan khusus menghadapi even tahunan tersebut. Menurutnya atlet futsal PSDJ telah disiapkan dari awal bergabung dengan bekal latihan intens selama lima kali dalam sepekan dengan durasi 3 jam setiap harinya. “Karenanya ketika ada even atau perlombaan, kami sudah siap tanpa persiapan latihan khusus,” ujar dia.
Tak ingin berpuas diri, ketua UKM PSDJ Darmajaya, Yonita Trisna Irawan, mengaku akan mengejar lebih banyak target piala, tak hanya regional tetapi juga nasional. “Kami sedang membidik even kompetisi futsal nasional di Jogjakarta dan Surabaya. Latihan akan terus kita lakukan secara konsisten agar performa tim terus meningkat,” ucapnya.
Dia berharap prestasi yang diraih semakin memotivasi tim untuk meningkatkan kemampuan tak hanya dari segi permainan tetapi juga kekompakan tim. Upaya menciptakan prestasi akan terus dilakukan UKM PSDJ dengan mencetak atlet-atlet handal di UKM tersebut. “Kami punya harapan besar UKM PSDJ bisa menghasilkan banyak prestasi yang memabanggakan dan membawa nama baik kampus biru di kancah nasiona,l” tegas Yonita.

Prestasi tersebut diapresiasi Rektor IBI Darmajaya, Dr. Andi Desfiandi, SE. MA. Hal ini ia sampaikan dalam acara penyerahan piala di ruang rektor, Senin (1/12). Pada kesempatan tersebut rektor mengucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih dan berharap prestasi tersebut semakin memotivasi mahasiswa untuk lebih baik lagi.

Menurutnya IBI Darmajaya, siap memfasilitasi kebutuhan mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan baik dibidang akademik maupun non akademik. “Bakat dan potensi mahasiswa kami kembangkan melalui Orkem yang ada. Dari sini diharapkan mahasiswa terpacu untuk memaksimalkan kemampuannya dan berprestasi lebih luas lagi. Prestasi yang diraih UKM PSJD mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi orkem-orkem lainnya untuk menunjukan potensi mereka yang lebih baik,” harapnya.(rls)