 |
| Kherlani |
Selaku pejabat di daerah otonomi baru (DOB) dirinya dibekali komitmen menyukseskan tiga hal, masing-masing menjamin berjalan dan lancarnya roda pemerintahan, membentuk DPRD, dan memfasilitasi terpilihnya bupati dan wakil bupati baru.
“Jadi, sangat keliru kalau saya dikatakan tidak tahu aturan dan tak kooperatif soal pelantikan anggota DPRD. Sebab, itu termasuk satu dari tiga tugas pokok saya selaku Pj. Bupati,” ujar Kherlani yang selama ini banyak dipercayakan menangani masalah keuangan pemerintah itu kepada wartawan Poros Lampung, Minggu (21/12).
Pria bersahaja penggemar olahraga badminton tersebut menjelaskan, ihwal pelantikan anggota DPRD KPB tentu terkait erat dengan hal serupa di kabupaten induknya, Lampung Barat (Lambar).
Demikian juga soal mundurnya jadual pelantikan dari 18 Desemner ke 30 Desember, juga ada kaitannya dengan itu. Artinya, anggota DPRD KPB yang akan dilantik harus lebih dulu diberhentikan dengan hormat dari status keanggotaannya di DPRD Lambar.
Sementara hal itu baru terealisasi pada Rabu (24/12), dimana pada waktu yang sama juga dilakukan pelantikan anggota DPRD Lambar 2014-2019 yang baru—termasuk setelah pengurangan 14 anggota DPRD asal KPB dan kemudian digantikan dengan yang baru.
“Jadi harus dimengerti dan diketahui, bahwa pelantikan di Lambar saja baru tanggal 24 Desember. Masa ia anggota DPRD KPB mendahului dari jadual itu, yang berarti belum diberhentikan dengan hormat,” tegasnya.
Menurut Kherlani, semua pihak harus memahami proses dan prosedur seperti itu agar tidak misinterpretasi dan misunderstanding. Semua akan berjalan sesuai aturan yang ada tanpa rekayasa untuk kepentingan siapa pun.
Kherlani juga tampak enggan mengomentari soal suksesi di KPB. Baginya, yang lebih utama adalah menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan kepada dirinya dengan tuntas tanpa ada pihak-pihak yang merasa dicederai secara politik maupun psikis.
Bahkan, dia juga menyinggung belum memikirkan turut ambil bagian pada suksesi kepemimpinan di KPB nanti meski baginya kans tersebut cukup terbuka. Disadarinya juga banyak pihak memiliki hasrat menggebu-gebu untuk mendapatkan jabatan tersebut.
Tidak terkecuali dari kalangan partai politik (parpol) itu sendiri, aktivis non-goverment organization (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), bahkan birokrat.
Hampir semua person yang dikaitkan dengan jabatan itu akan berperan dan aktif menggalang kekuatan maupun lingkaran (circle) penguatan atas posisinya dengan berbagai macam cara.
Terlepas apakah yang bersangkutan berhasrat mempertahankan jabatan tersebut, maupun men-take over-nya kepada person lain, dipastikan tetap akan diusahakan dijabat oleh circle itu tadi demi kepentingan kelompok dan atau pribadi.
“Saya sangat menjaga kepercayaan yang diberikan atasan terhadap jabatan ini. Dimana posisi saya selaku bupati harus bisa menjamin ketiga tugas pokok di atas. Soal yang lain belum saya pikirkan,” pungkasnya. (Andi Gunawan)
0 komentar:
Posting Komentar