PESAWARAN - Program kegiatan wisata kerohanian yang menjadi
salah satu andalan Pemkab Pesawaran terancam hilang. Pasalnya, dalam pembahasan
anggaran ditingkat komisi, mayoritas anggota komisi IV DPRD setempat mencoret penganggaran
kegiatan agama tersebut.
Bukan tanpa alasan, karena kegiatan kerohanian serupa pada tahun 2013 masih menyisakan masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan. Selain itu, program tersebut masih dipertanyakan lantaran dinilai tidak tepat sasaran.
"Kami bukan tidak setuju dengan kegiaan positif ini, namun, untuk tahun ini kegiatan (wisata rohani) ditunda dan anggarannya lebih baik diarahkan ke kegiatan yang pro rakyat lainnya," ujar anggota komisi IV DPRD Pesawaran Yusak, kemarin.
Menurutnya kegiatan yang menelan anggaran sekitar Rp2,8 miliar ini harus ditiadakan sebelum permasalahan program yang lalu diselesaikan terlebih dahulu. "Selesaikan masalah ini, karena program serupa tahun 2013 masih dimeja kejaksaan," tandasnya.
Setelah permasalahan wisata rohani tahun 2013 selesai, lanjut Yusak, baru kemudian Pemkab Pesawaran menganggarkan kembali kegiatan positif ini. "Namun, yang dipilih untuk pergi Umroh ke Mekkah (Islam), ke Yerusalem (Kristen) dan ke India (Budha) harus lah diseleksi dengan tepat, jangan sampai camat, kepala dinas ikut pergi (wisata rohani), mereka kan mampu pergi sendiri," sindirnya.
Namun begitu, lantaran kegiatan kerohanian ini memiliki sisi positif, dan ada sedikit perbedaan pandangan antara anggota komisi IV, yang mengusulkan agar anggaran tersebut tidak dicoret, tapi pemkab setempat diminta lebih selektif memilih peserta. Ketua Komisi IV, Areh Sulistyo pun mengambil keputusan bahwa program kerohanian ini ditunda.
"Sementara program itu dipending dulu, dan akan diputuskan di pembahasan anggaran tingkat Banang (badan anggaran)," bebernya.
Dilain hal, terus ketua Fraksi Partai Golkar ini, anggota komisi IV sepakat untuk meniadakan penganggaran dana pada kegiatan home care senilai Rp1,8 miliar. Lantaran, pelayanan kesehatan melalui petugas home care dinilai tidak efektif dan pemborosan anggaran. "Petugas home care itu, tidak melakukan pelayanan sesuai standar dinas kesehatan, padahal mereka sudah digaji dan difasilitasi kendaraan, namun banyak laporan yang datang ke kami (DPRD) bahwa petugas home care tidak memberikan pelayanan," pungkasnya. (Muhammad iid)
Bukan tanpa alasan, karena kegiatan kerohanian serupa pada tahun 2013 masih menyisakan masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan. Selain itu, program tersebut masih dipertanyakan lantaran dinilai tidak tepat sasaran.
"Kami bukan tidak setuju dengan kegiaan positif ini, namun, untuk tahun ini kegiatan (wisata rohani) ditunda dan anggarannya lebih baik diarahkan ke kegiatan yang pro rakyat lainnya," ujar anggota komisi IV DPRD Pesawaran Yusak, kemarin.
Menurutnya kegiatan yang menelan anggaran sekitar Rp2,8 miliar ini harus ditiadakan sebelum permasalahan program yang lalu diselesaikan terlebih dahulu. "Selesaikan masalah ini, karena program serupa tahun 2013 masih dimeja kejaksaan," tandasnya.
Setelah permasalahan wisata rohani tahun 2013 selesai, lanjut Yusak, baru kemudian Pemkab Pesawaran menganggarkan kembali kegiatan positif ini. "Namun, yang dipilih untuk pergi Umroh ke Mekkah (Islam), ke Yerusalem (Kristen) dan ke India (Budha) harus lah diseleksi dengan tepat, jangan sampai camat, kepala dinas ikut pergi (wisata rohani), mereka kan mampu pergi sendiri," sindirnya.
Namun begitu, lantaran kegiatan kerohanian ini memiliki sisi positif, dan ada sedikit perbedaan pandangan antara anggota komisi IV, yang mengusulkan agar anggaran tersebut tidak dicoret, tapi pemkab setempat diminta lebih selektif memilih peserta. Ketua Komisi IV, Areh Sulistyo pun mengambil keputusan bahwa program kerohanian ini ditunda.
"Sementara program itu dipending dulu, dan akan diputuskan di pembahasan anggaran tingkat Banang (badan anggaran)," bebernya.
Dilain hal, terus ketua Fraksi Partai Golkar ini, anggota komisi IV sepakat untuk meniadakan penganggaran dana pada kegiatan home care senilai Rp1,8 miliar. Lantaran, pelayanan kesehatan melalui petugas home care dinilai tidak efektif dan pemborosan anggaran. "Petugas home care itu, tidak melakukan pelayanan sesuai standar dinas kesehatan, padahal mereka sudah digaji dan difasilitasi kendaraan, namun banyak laporan yang datang ke kami (DPRD) bahwa petugas home care tidak memberikan pelayanan," pungkasnya. (Muhammad iid)
0 komentar:
Posting Komentar