 |
| Wakil Gubernur Lampung Bakhtiar Basri nampak santai mengenakan topi dan jaket kulit hitam saat mengikuti rangkaian acara Festival Budaya Maritim Teluk Lampung 2014 diadakan di Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Lempasing Bandar Lampung, Minggu, (30/11). Foto : Humas Diskominfo Provinsi Lampung |
BANDARLAMPUNG – Ada yang menarik dari rangkaian acara Festival
Budaya Maritim Teluk Lampung 2014 diadakan
di Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Lempasing Bandar Lampung, Minggu, (30/11). Ketua
DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lampung Marzuki saat
kesempatan dialog menyampaikan keluh kesahnya kepada Wakil Gubernur Lampung
Bakhtiar Basri yang berkesempatan hadir.
"Maaf Pak Wakil Gubernur. Mumpung ada momennya, saya akan sampaikan keluhan nelayan Lampung. Pertama, nelayan itu identik dengan miskin. Mulai dari kehidupan ekonomi dan sosialnya miskin, tapi anggapan itu salah karena sudah banyak kok nelayan yang sudah berpendidikan,” ungkapnya dihadapan wagub dan sejumlah undangan.
Ia pun melanjutkan kalau produktivitas nelayan dibatasi dengan kapal yang dimiliki. Total kapal nelayan yang dimiliki beber dia, mayoritas 70 persen dibawah 5 GT, 25 persen dibawah 10 GT, lainnya baru diatas 10 GT.
“Kekuatan kapal boleh dibilang sangat kurang. Ketika nelayan tidak mendapat kepercayaan dari perbankan apalagi kalau soal permodalan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) kami minta agar surat-surat terkait masalah pertanahan nelayan dipermudah sehingga bisa dipercaya dibank,” ujarnya.
Nelayan juga terkendala perizinan cerita Marzuki, retribusi saat mengurus perizinan yang memberatkan nelayan sehingga nelayan putuskan tidak mengurus perizinan. “Tidak ada izin, itu yang menjadikan nelayan bulan-bulanan aparat dilaut dalam proses penegakan hukum," bebernya.
Marzuki menyoroti masalah nelayan yang masih belum mendapat jaminan perlindungan hukum dari negara. "Nelayan kita pintar dan sanggup operasikan kapal diatas 60 GT tapi kapalnya belum pernah dipercayakan pemerintah pada nelayan. Koordinasi antar lingkungan baik dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi saja belum ada. Pengurusan perijinan kapal nelayan sangat banyak surat-suratnya jadi kami minta kantor satu atap. Kami juga minta infrastruktur dasar untuk pemukiman khusus nelayan dibedakan karena pemukiman nelayan harus ada dermaga, tempat bongkar ikan dan sebagainya. Beda dengan pemukiman umum," tuturnya.
Pasokan BBM Bersubsidi juga dikupasnya. "Pasokan BBM pada sentra nelayan tidak maksimal. Pertamina malas pasok BBM bersubsidi ke nelayan. Pasokan ada, kuota ada tapi ngasih ke nelayannya malas," katanya.
Dia juga secara khusus meminta Dinas Koperasi untuk permudah akses modal buat nelayan yang modifikasi hasil tangkapan, misalnya dengan mengubah ikan jadi nugget. Departemen Lingkungan Hidup juga kena sasaran Marzuki. "Areal tangkap nelayan Lampung dipersempit sehingga nelayan jadi terjepit. Minta Departemen Lingkungan hidup berperan penting untuk memberitahu dengan jelas wilayah tangkapan mana, wilayah cagar alam mana," imbuhnya.
Semakin seringnya kasus hukum nelayan berujung di Pengadilan Negeri juga tak ketinggalan disampaikannya pada Bachtiar Basri. "Penegakan hukum di Lampung terhadap nelayan kami minta dilaksanakan secara preventif dan edukatif. Nelayan siap ikuti persyaratan pembuatan surat-surat kapal kok. Selain itu masih ada konflik antar nelayan antar daerah. Kami minta diajari dan difasilitasi alih teknologi terkait kekayaan perikanan yang Lampung miliki. Nelayan kita kalah dengan nelayan asal Belawan karena perlengkapan mereka lebih lengkap dan canggih hingga sampai bisa menangkap ikan keperairan laut Lampung," jelasnya.
Laut Lampung disebutnya punya potensi 388 ribu ton. "Yang tergarap oleh nelayan lokal paling baru 40-50 persen. Lainnya digarap nelayan lain daerah atau malah belum disentuh sama sekali," tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengajak Ketua DPD HNSI Lampung Marzuki untuk melakukan rapat pertemuan dalam membahas masalah nelayan Lampung .
"Dari dulu disebut nelayan butuh pembinaan, tapi sejauh ini hasilnya bagaimana ? Oleh sebab itu saya ajak ayo duduk semeja. Misalnya untuk masalah perizinan. Siapa saja yang berkaitan dengan masalah perizinan ayo mari duduk bersama," kata Bachtiar menanggapi permintaan nelayan yang disampaikan Ketua HNSI Lampung tersebut.
Bachtiar mengakui masalah kekayaan maritim Lampung tidak pernah dapat perhatian terbaik. "Mudah-mudahan kedepannya mari kita kerjasama untuk memanfaatkan kekuatan maritim sambil menjaga kelestarian kekayaan maritim kita. Apalagi tadi saya dapat laporan dari Danlanal bahwa nelayan sudah dalam taraf memakai bom ikan. Inikan sudah bahaya," tambahnya.
Untuk mengatasi masalah pada nelayan tersebut, Bachtiar menuturkan "Kebersamaan untuk keberhasilan ! Siapa yang single fighter susah sukses, tapi kalau bersama peluang suksesnya pasti lebih besar. Oleh sebab itu saya tantang ketua HNSI kapan rapat itu mau diadakan. Kalau nggak, tahun depan atau lima tahun lagi kita akan membahas hal ini lagi. Mari kita selesaikan masalah nelayan satu persatu dan saya tunggu kapan HNSI ini hadir dikantor untuk membahas masalah nelayan ini," tegas Bachtiar.
Bachtiar pun meminta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan membuatkan hal-hal yang baru kepada nelayan dengan program atau action plan yang benar. "Saya juga meminta acara ini dijadikan acara tahunan kerjasama Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi. Inikan bukti kita dukung pemerintah Nasional yang memaksimalkan potensi maritim kita," katanya. (*)
0 komentar:
Posting Komentar