Untuk itu, Komisi III DPRD Lamteng, akan mengajak dinas terkait dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) Lamteng untuk monitoring dan melakukan pengawasan secara berkala terhadap perusahaan yang ada di perkotaan yang bergerak produk dan rabatan.
Sekretaris Komisi III DPRD Firdaus Ali, mengatakan, secepatnya pihaknya akan mengagendakan untuk turun ke perusahaan-perusahaan yang terindikasi adanya pengeluaran limbah berbahaya."Kami tidak ingin adanya perusahaan yang menjalankan sistem sanitasi limbah sembarangan atau tak memiliki izin Amdal. Karena itu nantinya akan berdampak pada lingkungan dan ekosistem yang ada disekelilingnya," tegas politisi Partai Gerindra ini, Senin (24/11).
Yang mana, kata Firdaus, apabila perusahaan tidak terback-up, maka nantinya akan merugikan masyarakat banyak. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan monitoring/cross check ke lapangan. Apabila nanti terjadi temuan, sebagai wakil rakyat mereka tak segan akan melakukan tindakan tegas."Dalam mengawasi hal itu, maka kami akan mengikut sertakan dinas terkait untuk sama-sama terjun," bebernya lagi.
Selama ini, lanjutnya lagi, pihaknya ataupun pemerintah selalu melihat kondisi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang hasil bumi. Namun, tidak kepada perusahaan yang ada di perkotaan. Karena menurutnya bahwa sistem pengelolaan limbahnya tidak tercover/terawasi dengan baik.
Padahal, mereka mengeluarkan limbah yang berbahaya yang akan menyebabkan lingkungan sekitar merasa dirugikan. Selain melakukan pengawasan limbah, pihaknya juga membidik soal sumur bor yang ada diperusahaan yang tidak memiliki izin.
"Semoga selama monitoring tidak ada perusahaan yang nakal dalam hal limbah maupun sumur bor ini," harapnya. (Juandi Rizal)
0 komentar:
Posting Komentar